Kasus pengadaan kapal Pertamina, Kejagung bisa minta bantuan KPK
Kasus pengadaan kapal Pertamina, Kejagung bisa minta bantuan KPK. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan tak terburu-buru menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan operasi kapal Anchor Handling Tug Supply Pertamina.
Sejak awal Februari lalu Kejaksaan Agung telah meningkatkan status kasus pengadaan kapal jenis Anchor Handling Tug Supply PT Pertamina dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun hingga kini tak ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Komisi III DPR meminta KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi penyediaan dan operasi kapal PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2012-2014 itu. Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni memandang keterlibatan KPK diperlukan agar perkara pengadaan kapal senilai USD 28,4 juta tersebut tak menguap.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Mengapa Pertamina melakukan peninjauan ke kilang dan SPBU? Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Pertamina mulai dari unit produksi hingga distribusinya siap untuk merespon kebutuhan mudik Nataru.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Mengapa KPK menggeledah kantor PT Hutama Karya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penyelidikan tersebut berujung dengan penggeledahan kantor BUMN PT Hutama Karya (HK).
"Kejaksaan Agung harus membuka perkembangan kasus pertamina dengan jelas. Kalau Jaksa Agung kesulitan dalam penanganan kasus ini, bisa meminta instansi penegak hukum lain yaitu Polri atau KPK untuk mengambil alih," kata Sahroni, Jumat (12/5).
Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan tak terburu-buru menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan operasi kapal Anchor Handling Tug Supply Pertamina. Ia meyakinkan, Kejaksaan Agung memilih untuk bekerja secara hati-hati.
Prasetyo juga mengklaim telah mengantungi sejumlah bukti bahwa adanya tindak pidana dalam pengadaan kapal tersebut. Hal itu berdasarkan catatan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Dalam kasus ini Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi. Termasuk mantan Direktur PT Pertamina Transkontinental yang juga mantan Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang.