Kasus proyek e-KTP, Ganjar Pranowo diperiksa KPK
Kasus proyek e-KTP, Ganjar Pranowo diperiksa KPK. Ganjar hadir mengenakan celana kain berwarna hitam dan kemeja batik berwarna cokelat. Dengan ramah, dirinya menjawab seluruh pertanyaan awak media yang telah menunggunya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pagi ini menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 09.50 WIB. Ganjar memenuhi penggilan dari KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Irman.
Ganjar hadir mengenakan celana kain berwarna hitam dan kemeja batik berwarna cokelat. Dengan ramah, dirinya menjawab seluruh pertanyaan awak media yang telah menunggunya.
"Masalah e-KTP. Kayaknya seluruh Komisi II kemarin dipanggil memberikan kesaksian, kita datang," ucap Ganjar kepada awak media di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).
Dilanjutkannya, saat dirinya menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI, proses awal pengadaan e-KTP tersebut biasa saja dan tidak ada yang mencurigakan.
"Kayaknya kalau proses awalnya biasa-biasa saja. Kayaknya lho, awalnya sih enggak. Kalau terus kerja keras di bongkar saja," lanjutnya.
"Pengadaan (proyek e-KTP) itu agak ramai, itu nanti kita lihat saja," tandas Ganjar sambil berlalu di hadapan awak media.
Terkait pemeriksaan saksi dalam kasus ini, KPK sebelumnya pernah memanggil mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Mantan Menteri Keuangan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, dan mantan Ketua Komisi II DPR menggantikan Chairuman Harahap, Agun Gunanjar.
Diketahui terkait korupsi e-KTP, sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yakni Irman, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan Sugiharto, mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kemendagri.
Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Mengapa Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja."Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti menurut Ganjar Pranowo? “KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,” Lebih jauh, Mantan Anggota DPR RI ini menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini.
-
Bagaimana KPK menanggapi laporan dugaan gratifikasi Ganjar? "Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK," singkat Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Baca juga:
Kemendagri utang Rp 1,2 T karena e-KTP, Hanura minta KPK usut tuntas
KPK periksa Hotma Sitompul terkait korupsi e-KTP
3 Kali diperiksa, eks anggota DPR sebut proyek e-KTP ranah eksekutif
Kasus e-KTP, KPK mulai bidik swasta
Mendagri khawatir perusahaan asal Amerika ikut garap proyek e-KTP