Ke Istana, Penyelidik KPK Serahkan Petisi Gerakan Anti Korupsi ke Jokowi
Mereka pun berharap petisi tersebut bisa diterima oleh Jokowi. Sebab kata dia Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut adalah pimpinan tertinggi rumpun kekuasaan eksekutif.
Penyelidik KPK Rieswin Rachwell dan Sumarsih ibu dari Wawan, korban tragedi Semanggi 13 November 1998 bertandang ke lingkungan Istana Kepresidenan. Mereka mengantarkan petisi dari gerakan anti korupsi GAK untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Hari ini kami mengantarkan petisi dari gerakan anti korupsi GAK ke kepada presiden, petisi sudah ditandatangani secara online lebih dari 70.000 orang yang menandatangani untuk mendesak presiden agar segera bersikap dan membatalkan tes wawasan kebangsaan yang penuh dengan mal administrasi dan melanggar HAM," kata Rieswin di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis(30/9).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Bagaimana Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi mendapatkan hukumannya? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa modus yang digunakan dalam korupsi Bansos Presiden Jokowi? Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.
Mereka pun berharap petisi tersebut bisa diterima oleh Jokowi. Sebab kata dia Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut adalah pimpinan tertinggi rumpun kekuasaan eksekutif.
"Dimana KPK menjadi bagian dari itu. Besar harapan dan harapan itu wajar agar presiden dapat segera bersikap untuk semangat pemberantasan korupsi," bebernya.
Diketahui Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dipecat pada hari ini, Kamis (30/9) karena tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK). Meski dipecat, mereka tak lantas berpasrah.
Tepat di hari yang sama, Novel Cs mendeklarasikan pendirian Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57+ Institute). Instituttersebut dibentuk sebagai wadah bagi para pegawai yang dipecat oleh KPK melalui proses TWK yang disebutnya telah melanggar HAM dan maladminstrasi.
"Institute ini diharapkan menjadi sarana bagi 58 alumni KPK untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan anti korupsi," ujar mantan Penyidik KPK, Praswad Nugraha, dalam keterangannya, Kamis (30/9).
IM57+ Institute dipimpin oleh Executive Board yang terdiri dari eks Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Hery Muryanto, eks Direktur PJKAKI, Sujanarko, Novel Baswedan, eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Giri Suprapdiono, serta eks Kabiro SDM, Chandra SR.
Selain Executive Board, terdapat Investigation Board yang terdiri dari para penyidik dan penyelidik senior, Law and Strategic Research Board beranggotakan ahli hukum dan peneliti senior, serta Education and Training Board terdiri atas jajaran ahli pendidikan dan training anti korupsi.
Praswad menegaskan, 57 pegawai yang dipecat KPK merupakan orang-orang yang telah membuktikan kontribusi nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Untuk itu, kontribusi tersebut tidak dapat berhenti, hari ini dan IM57+ Institute menjadi rumah untuk terus mengkonsolidasikan kontribusi dan gerakan tersebut demi tercapainya cita-cita Indonesia yang antikorupsi," tegasnya.
Baca juga:
VIDEO: Mawar Merah dan Peluk Perpisahan Untuk 57 Anggota KPK yang Dipecat Firli Cs
Dalami Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Periksa Lima Orang Saksi
KPK Lantik Mungki Hadipratikno Sebagai Direktur Labuksi
Respons KPK soal Koruptor Berhak Menerima Remisi
KPK Kumpulkan Bukti Jerat Bank Panin hingga Jhonlin Baratama Tersangka Suap Pajak
KPK Klaim Pemecatan 57 Pegawai Bukan Putusan Sepihak Pimpinan