Kemendag perketat penjualan miras, pariwisata di Bali bisa bangkrut

"Semestinya ada hal-hal khusus daerah pariwisata, diberikan kelonggaran. Itu karena marketnya ada di sana," ujar Satria.

Adanya kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan RI, Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol membuat resah sejumlah pengusaha bar dan restoran di Bali. Aturan ini dinilai sejumlah pelaku pariwisata justru akan mengurangi kunjungan wisatawan yang datang ke Pulau Dewata.

"No Alkohol, pariwisata akan lesu dan bangkrut," sentil salah seorang pemilik bar di kawasan pinggir pantai Legian, Sabtu (31/1) di Kuta Bali.

Hal senada juga diungkapkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), yang meminta Kementerian Perdagangan RI dapat mengkaji ulang kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol dengan kadar alkohol di bawah 5 persen di minimarket.

"Kita melihat aturan ini harus dikaji ulang, karena tata niaga perdagangan produk ini sudah transparan dan terukur," ujar wakil Sekjen Aprindo Satria Hamid.

Menurut Satria, pemerintah harus memberikan penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

"Semestinya ada hal-hal khusus daerah pariwisata, diberikan kelonggaran. Itu karena marketnya ada di sana, tidak mungkin ritel menjual tapi demand-nya tidak ada," ungkapnya.

Baca juga:
Jadi agen minuman impor oplosan, mantan bartender diciduk polisi
Tiga bulan lagi, Mendag ancam tutup minimarket jual miras
Ahok larang iklan rokok, tapi legalkan miras di Jakarta
Pengusaha minta pelarangan jual miras di minimarket dikaji ulang
Miras di minimarket dibatasi, aktivis anti oplosan protes