Kemendagri Berharap Level PPKM di Semua Daerah Bisa Diturunkan
Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali sejak Selasa 10 Agustus 2021 hingga 16 Agustus 2021. Penerapannya di 26 daerah turun dari level 4 ke level 3, bahkan 1 daerah berhasil turun ke level 2, di masa perpanjangan ini.
Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali sejak Selasa 10 Agustus 2021 hingga 16 Agustus 2021. Penerapannya di 26 daerah turun dari level 4 ke level 3, bahkan 1 daerah berhasil turun ke level 2, di masa perpanjangan ini.
Daerah yang turun ke level 2 pada pekan ini adalah kabupaten Sampang, Jawa Timur. Daerah yang dikenal dengan Kota Bahari menemani kabupaten Tasikmalaya yang sudah memberlakukan PPKM level 2 sejak pekan lalu.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kenapa PPPK dibuat? Meskipun dengan perjanjian kerja, namun PPPK juga termasuk pegawai ASN. Hal yang membedakan dengan antara PPPK dan PNS, salah satunya terletak pada masa percobaannya. Jika PNS biasanya diberlakukan masa percobaan selama 1 tahun, sementara PPPK tidak berlaku kebijakan ini.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
Wilayah yang turun level PPKM dianggap tidak berisiko tinggi dalam penyebaran Virus Covid-19.
Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Suhajar Diantoro mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19, khususnya Pemerintah Kabupaten Sampang.
"Untuk wilayah Jawa dan Bali, terjadi perbaikan. Di mana kabupaten/kota yang sebelumnya di level 4, semakin berkurang. Level 4 yang sebelumnya 90 lebih, Minggu ini tinggal 71 daerah," kata Suhajar dalam rapat Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), secara virtual, Selasa (10/8).
"Harapannya tentu semua daerah bisa turun level semuanya ke level yang lebih rendah," tambah Suhajar.
Namun, ia juga menyatakan masih perlu bekerja keras dan tetap waspada setelah adanya perpanjangan masa berlaku PPKM ini. Penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat, harus ditegakkan dan disesuaikan kondisi masing-masing daerah.
"Saya paham, teman-teman sudah capai, kondisinya memang berat. Tapi kita harus tetap waspada. Tetap pada koridor ikhtiar yang sama dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan di masyarakat," pungkasnya.
Sumber: Liputan6.com.
Reporter: Yopi Makdori.
Baca juga:
Pemohon Akta Kematian Usia Produktif di Tangsel Naik 10 Persen Selama PPKM Darurat
Kakorlantas Polri Tinjau Vaksinasi dan Penerapan PPKM Level 4 di Papua
Sidak di Jakarta Barat, Satpol PP DKI Nilai Mal Telah Penuhi Protokol Kesehatan
IDI Ingatkan Pentingnya Penegakan PPKM Level 4 di Banda Aceh
Anak Kades di Malang Gelar Dangdutan Saat PPKM, Polisi Segera Tetapkan Tersangka
Masuk PPKM Level 3, Pontianak Siap Gelar Belajar Tatap Muka Pekan Depan
Anggota DPRD Fraksi PSI Bantah Adu Mulut dengan Polisi Saat Terkena Ganjil-Genap