Kemendagri dorong progres hasil dan evaluasi PTSP Daerah
E-monev PTSP daerah di Kemendagri terlaksana atas kerja sama Kemendagri dengan BPPT serta pengintegrasian data bersama Kemenkominfo
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengungkapkan Kemendagri mendorong pemerintah daerah mengambil langkah cepat meningkatkan progres hasil dan melakukan evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini untuk mendukung implementasi Elektronik atau Online Single Submission (OSS) melalui penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Provinsi.
Dia menuturkan Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum PTSP daerah melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, telah melakukan program strategis PTSP Prima.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
Bahtiar memaparkan program strategis dalam mengoptimalkan PTSP daerah. Pertama, penguatan komitmen kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan guna mendukung Ease of Doing Business (EODB) melalui PTSP prima berdasarkan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan PTSP Daerah, dilaksanakan dengan dana dekonsentrasi untuk 34 provinsi dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2018 dikemas dalam acara Rapat Pimpinan Daerah Penyelenggaraan PTSP Prima Daerah.
Kedua, asistensi penyelenggaraan PTSP dalam mendukung penerapan Elektronik atau Online Single Submission (OSS) berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 yang dikemas dalam kegiatan Bimbingan Teknis penerapan Permendagri Nomor 138 Tahun 2018 melalui sistem OSS dan aplikasi Sicantik Cloud di 150 PTSP daerah.
Ketiga, melakukan koordinasi dan supervisi PTSP daerah dalam penerapan sistem OSS yang melahirkan rekomendasi atas berbagai permasalahan dan kendala serta solusi implementasi OSS di daerah yang meliputi aspek regulasi, aspek IT, dan aspek tata kelola.
Dan keempat, membangun koordinasi, komunikasi dan konsultasi pemerintah pusat dan daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan (Binwas) Kemendagri dengan PTSP daerah di seluruh Indonesia, yaitu berjumlah 546 PTSP provinsi dan kabupaten/kota dari 548 provinsi dan kabupaten/kota, masih terdapat dua daerah yang belum terbentuk, yaitu di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Nduga yang dikemas dalam kegiatan Rakornas PTSP Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya sejak dilaksanakan pertama kalinya tahun 2016.
"Program supervisi (monev) PTSP daerah untuk mengukur dan menganalisa kinerja PTSP dengan membangun sistem aplikasi E-Monev PTSP daerah dengan ruang lingkup mulai dari profil PTSP daerah, sistem pelaporan, proses monitoring pelayanan perizinan dan non perizinan PTSP daerah real time, sampai pada proses analisa dan pemeringkatan kinerja PTSP dan forum komunikasi PTSP daerah," jelas Bahtiar.
"E-monev PTSP daerah di Kemendagri terlaksana atas kerja sama Kemendagri dengan BPPT serta pengintegrasian data bersama Kemenkominfo," pungkasnya.
Baca juga:
Sederhana, pejabat-pejabat ini tak mau pakai mobil dinas
Mendagri minta Ditjen Otda selidiki alasan mundur bupati Indramayu
Mendagri sebut selama 4 tahun BNPP mampu ubah wajah perbatasan Indonesia
Dirjen Otda puji kekompakan & konsolidasi pengamanan Pemilu di Jatim
Kemendagri tunggu surat rekomendasi sanksi Bawaslu untuk 11 kepala daerah di Riau
Pembuatan e-KTP cukup bawa KK tak perlu surat pengantar RT/RW