Kemenhan ajukan anggaran Koopsusgap di pagu indikatif APBN 2019
Kemenhan ajukan anggaran Koopsusgap di pagu indikatif APBN 2019. Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan Mars Muda Tata Endrataka menegaskan tidak hanya Koopssusgab saja yang diajukan oleh pihaknya. Tetapi juga untuk Bantuan Kendali Operasional (BKO) Polri.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengajukan pagu indikatif APBN 2019 untuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgap). Pengajuan anggaran itu telah dibicarakan dalam rapat kerja anggaran Komisi I DPR bersama Panglima TNI Maresekal Hadi Tjahjanto siang tadi (7/6).
Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan Mars Muda Tata Endrataka menegaskan tidak hanya Koopssusgab saja yang diajukan oleh pihaknya. Tetapi juga untuk Bantuan Kendali Operasional (BKO) Polri.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
"Dua-duanya (BKO dan Koopsusgap)," kata Tata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).
Tata tidak merinci lebih lanjut berapa dana yang diajukan untuk Koopsusgap itu. Dia hanya merinci dana untuk Kemenhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, Udara dan juga laut.
"Sekarang ini baru pagu indikatif kita mendapatkan ajuan dari Rp 215 triliun, pagu indikatif turun Rp 106 triliun yang disetujui. Tetapi masih akan diproses lagi, nanti ada pagu anggaran, ada alokasi anggaran itu nanti prosesnya masih belum sampai sekarang," ungkapnya.
"Untuk Kemhan 19 (triliun), untuk TNI 8 (triliun), untuk Angkatan Darat 40 triliun, untuk Angkatan Laut 17 (triliun), untuk Angkatan Udara 14 (triliun)," lanjutnya.
Di tempat yang sama Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais membenarkan bahwa anggaran itu memang sempat diusulkan oleh Panglima TNI. Tetapi, kata dia, secara nomenklatur Koopsusgap akan diubah menjadi Koopsus TNI.
"Ya begini tadi Panglima menganggarkan Koopsusgab secara nomenklatur nanti akan diubah jadi Koopsus TNI. Jadi yang jadi Leadingnya adalah TNI," ungkapnya.
Meski diusulkan, Hanafi menegaskan hingga kini dana itu belum masuk ke anggaran tahun 2019. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dana itu masuk ke anggaran 2019
"Kalau ditanya apakah ada anggarannya karena sudah ada lembaganya ya tentu sekarang enggak ada, tentu masuk pada pengusulan anggaran tahun depan 2019 nanti itu," ucapnya.
Baca juga:
RUU Terorisme diketok, Perpres pelibatan TNI harus segera dikeluarkan
Panglima TNI sebut Koopsusgab berperan dari pencegahan, penindakan, sampai pemulihan
Pemerintah segera susun Perpres pelibatan TNI tangani terorisme
DPR sebut pengaktifan Koopsussgab menunggu PP
DPR setuju pembentukan Koopsussgab
Panglima TNI dan Komisi I DPR rapat bahas Koopssusgab