Kemnaker dan SPPQT kembangkan model baru ciptakan bisnis produktif

Dengan pendekatan baru ini, lanjut Hanif, pemerintah bermaksud lebih memastikan program penciptaan kelompok usaha bisnis akan benar-benar terwujud, sesuai arahan Presiden.

Untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) membuat inovasi strategi membangun kelompok bisnis produktif. Setiap kelompok beranggotakan 25 pemuda/pemudi yang mewakili 25 keluarga.

Mereka akan digodok selama empat bulan agar memiliki kesadaran berwirausaha, menetapkan pilihan jenis produksi, menyusun rencana usaha (bisnis plan), manajemen produksi, manajemen usaha dan organisasi, menetapkan target pasar dan strategi mengembangkan skala bisnis produktif. Secara keseluruhan, proses ini diberi nama Jamaah Bisnis Produktif.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri setelah menerima perwakilan pimpinan SPPQT di Kantor Kemnaker, Jumat (21/04). Nampak hadir Ketua Dewan Pertimbangan SPPQT Ahmad Bahruddin, Sekretaris Umum Mujab, Anggota Dewan Pertimbangan Muh Haris, Project Officer Kewirausahaan Toni dan Bisnis Manajemen Leader Siti Harsun.

Dengan pendekatan baru ini, lanjut Hanif, pemerintah bermaksud lebih memastikan program penciptaan kelompok usaha bisnis akan benar-benar terwujud, sesuai arahan Presiden.

Hanif manambahkan, model baru ini merupakan penyempurnaan dari model sebelumnya yang cenderung karitatif. "Dengan pola baru ini, rakyat tidak sekedar dimotivasi, melainkan difasilitasi dengan pendampingan selama empat bulan untuk merumuskan perencanaan bisnis, pemasaran dan legalisasi produk sesuai standar-standar nasional maupun internasional", terang menteri yang dekat dengan kalangan muda ini.

Di samping tujuan pokok membangun kelompok bisnis produktif, dengan intesitas pertemuan anggota-anggota kelompok bisnis, akan mampu menumbuhkan kesadaran kritis yang tinggi. "Selain mengurangi pengguran dan meningkatkan kesejahteraan, kegiatan ini diharapkan juga berdampak terbangunnya kesadaran kritis mereka. Agar menjadi bagian penting dari proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki bangsa ini, sehingha benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat itu sendiri", tegas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Sebelum diterima Menaker, perwakilan SPPQT melakukan rapat koordinasi teknis penyusunan model bisnis bersama Balai Besar Pengembangan Produktifitas (BBPP) Kemnaker. Rapat ini dihadiri Kepala BBPP Sri Indarti dan jajaranya.

Dalam kesempatan itu, Indarti menyambut gembira kerjasama dengan SPPQT. Indarti berharap pola Jamaah Produksi ini akan menjadi legacy Kemnaker. "Kita sudah bekerjasama dengan SPPQT sejak tahun kemarin. Hari ini kami secara resmi merumuskan model penciptaan kelompok bisnis produktif dengan mengadopsi pola Jamaah Produksi yang sudah dijalankan teman-teman SPPQT", jelas Indarti.

Melalui Ahmad Bahruddin, SPPQT menyatakan mereka sedang merajut kerjasama dengan beberapa Kementerian dan Lembaga untuk penciptaan kelompok-kelompok bisnis produktif.

Selain dengan Kemnaker, SPPQT juga sedang melakukan pembahasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyusun program kerjasama pencegahan korupsi melalui penciptaan usaha produktif. "Jika kelompok-kelompok bisnis produktif ini bertumbuh di seluruh desa-desa di Indonesia, maka akan mengurangi angka pengangguran secara signifikan", kata Bahruddin.

Dampaknya, lanjut Bahruddin, dengan munculnya kelas sosial baru yang produktif dan kritis, mereka akan menjadi agen-agen yang melakukan kontrol atas pengelolaan anggaran dan sumber daya negara di daerahnya masing-masing. "InsyaAllah, dengan melaksanakan kegiatan ini secara serius, dalam beberapa tahun ke depan akan muncul kelas sosial baru yang kuat secara ekonomi dan memiliki kesadaran kritis yang tinggi. Kehadiran mereka akan membuat praktek korupsi dipastikan menurun drastis", kata Bahruddin dengan optimis.