Kepada 34 Gubernur, Jokowi Kembali Tegaskan Tak Ada Lockdown Hadapi Covid-19
Kepala negara mengaku sudah mempelajari kebijakan dan dampak lockdown dari semua negara. Jokowi juga terus memantau situasi setiap hari dari para duta besar.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas bersama 34 gubernur seluruh Indonesia terkait Covid-19. Dia menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan mengambil kebijakan lockdown.
"Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan, perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter berbeda-beda, budaya berbeda-beda, memiliki kedisiplinan berbeda-beda, oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu," kata Jokowi saat live di akun Sekretariat Presiden, Selasa (24/3).
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
Kepala negara mengaku sudah mempelajari kebijakan dan dampak lockdown dari semua negara. Jokowi juga terus memantau situasi setiap hari dari para duta besar.
"Dan itu sudah saya pelajari saya memiliki analisa analisa seperti ini. dari semua negara, kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya apa, semuanya dari kementerian luar negeri dari dubes dubes yang ada terus kita pantau setiap hari," tuturnya.
Menurut Jokowi, kebijakan paling pas untuk Indonesia ialah physical distancing atau menjaga jarak secara fisik. Jika hal tersebut disiplin dilakukan, dia yakin penyebaran corona bisa dicegah.
"Sehingga di negara kita paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman, itu paling penting, kalau itu bisa kita lakukan saya yakin bahwa kita akan bisa mencegah penyebaran Covid-19 ini," tuturnya.
Untuk itu, dia meminta agar semua pihak betul-betul disiplin terhadap kebijakan social distancing. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk menekan penyebaran corona.
"Saya baca sebuah berita, sudah diisolasi membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisolasi masih belanja di pasar, kedisiplinan untuk mengisolasi yang penting," tutur Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan, kebijakan lockdown merupakan wewenang dari pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, jumlah pasien positif corona di Indonesia berjumlah 579 orang per Senin 23 Maret 2020. 49 pasien diantaranya dinyatakan meninggal dunia dan 30 dinyatakan sembuh.
Reporter: Lisza Egeham
Baca juga:
Mahfud MD: Ada Mengatakan Lockdown, Dicoba Transportasi Dibatasi Ribut Bukan Main
Mahfud MD Jelaskan Alasan Pemerintah Pilih Social Distancing Ketimbang Lockdown
SBY: Kota Tak Perlu Lockdown Jika Rakyat Karantina Diri Sendiri
Warga Tak Patuh Jaga Jarak, Australia Umumkan Lockdown karena Pandemi Corona
8 Serial Netflix yang Bisa Kamu Tonton Saat Isolasi Diri di Rumah
Pandemi Corona di Eropa Diprediksi Bisa Bertahan Dua Tahun Jika Tidak Total Lockdown