Kepala BKN Bicara soal TWK Pegawai KPK: 20 Tahun Terakhir Tak Ada Tes Seperti Itu
"Karena pada zaman itu yang dilarang memang komunisme, leninisme, dan marxisme," kata Bima.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berbicara soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan, selama 20 tahun terakhir tidak pernah ada penyelenggaraan TWK.
Meski mengaku tidak mengetahui persis alasannya, namun Bima menilai tidak adanya TWK selama 20 tahun terakhir imbas dari euforia reformasi.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang mengajukan gugatan terhadap Dewas KPK? Dewas KPK Ngaku Sudah Antispasi Gugatan Nurul Ghufron di PTUN, Malah Kecolongan Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya.
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
"Dari reformasi sampai sekarang tidak ada lagi tes seperti itu," kata dia, seperti dikutip Antara, Jumat (18/6).
Secara pribadi ia mengaku pernah menjalani serangkaian TWK namun yang ditanyakan lebih kepada komunisme bukan radikalisme.
"Karena pada zaman itu yang dilarang memang komunisme, leninisme, dan marxisme," kata Bima.
Sekarang hal-hal yang dilarang serta bertentangan dengan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga masih ada sebagai contoh radikalisme.
Ia mengatakan dari TWK yang mengacu pada instrumen indeks moderasi bernegara tersebut, pemerintah mengharapkan lahirnya aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas.
Integritas yang dimaksud adalah sikap-sikap ASN selaras dengan norma-norma, etika berbangsa, dan bernegara, katanya.
Dengan kemajemukan yang ada di Tanah Air, kata dia, maka seorang ASN dituntut untuk tetap netral karena sebagai abdi negara akan berhadapan langsung dengan suku, agama, budaya, ras, dan golongan berbeda-beda.
Dari tes wawasan kebangsaan itu, katanya, para asesor akan mengetahui apakah seorang calon ASN memiliki karakter antiradikalisme atau tidak.
"Jadi inilah yang dites dengan indeks moderasi bernegara yang memang dibuat khusus untuk itu," ujarnya.
Baca juga:
Eks Pimpinan: Istilah Taliban di KPK Penyidik yang Tak Bisa Dipengaruhi dari Luar
KPK: Cukup Nurul Ghufron yang Datangi Komnas HAM soal TWK
Penjelasan Pimpinan KPK usai Pertemuan dengan Komnas HAM
Pimpinan KPK Lempar Polemik soal TWK Pilih Alquran atau Pancasila ke BKN
Eks Pimpinan Diperiksa Komnas HAM: Sekedar TWK Tak Bisa jadi Dasar Pecat Pegawai KPK