Kepercayaan Publik Tinggi, Jokowi Tak Perlu Ragu Terbitkan Perppu KPK
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih tinggi dibandingkan DPR.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih tinggi dibandingkan DPR. Hal ini diketahui berdasarkan survei yang digelar LSI pada 4-5 Oktober 2019.
"Yang percaya pada KPK 72 persen dan pada Presiden 71 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan di Hotel Erian Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana menurut PKS, pertemuan Jokowi dengan para capres bisa membangun persatuan Indonesia? Dia menilai, jika pertemuan antara Jokowi dan ketiga kandidat capres terkuat itu terlaksana, maka persatuan Indonesia akan semakin baik. Sebab, seluruh tokoh terlihat bekerja sama membangun bangsa. "Bagus, saya senang itu. Itu berpikir matang dan dewasa. NKRI ini negara lagi baik-baik. Segala sesuatu kalau digabung dengan pemikiran-pemikiran positif untuk membangun NKRI ke depan itu positif."
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
Sementara itu, dia menyebut bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR hanya 40 persen. Tak hanya itu, Djayadi mengatakan bahwa tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi pun masih cukup tinggi.
"Sejalan dengan kepercayaan pada presiden yang tinggi tersebut, kepuasan publik pada presiden juga masih tinggi yaitu 67 persen di tengah-tengah kontroversi UU KPK tersebut," ujarnya.
Untuk itu, Djayadi mendesak agar Jokowi tak lagi bimbang untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK. Menurut dia, apabila Jokowi tak menerbitkan perppu, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan dinilai meninggalkan kehendak rakyat.
"Publik umumnya di belakang presiden bila beliau menerbitkan perppu. Dan bila sebaliknya (tidak menerbitkan perppu) presiden bisa dianggap meninggalkan kehendak rakyat," jelas Djayadi.
Sebagai informasi, responden dalam survei ini dipilih secara stratified cluster random sampling. LSI kemudian memilih 1010 responden yang memiliki telepon.
Seperti diketahui, UU KPK menjadi polemik di masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat menolak UU KPK direvisi lantaran dinilai pasal per pasalnya dapat melemahkan kinerja KPK memberantas korupsi.
Puncaknya, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia melakukan unjuk rasa beberapa hari lalu. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi menerbitkan peraturan perppu.
Setelah sebelumnya menolak, Jokowi akhirnya mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu mencabut UU KPK hasil revisi. Sepekan lebih berlalu, Jokowi belum juga memberikan keputusan terkait perppu KPK.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)