Kerja Sama dengan Kemendagri, Kemensos Berikan Akses E-KTP Warga Terlantar
"Merupakan hak mereka dan Kemensos bersama LKS mengawal proses perekaman data kependudukan hingga tuntas," kata Idit.
Warga marjinal atau telantar dari Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Swara Peduli dan LKS Sekar diberikan akses untuk mendapat identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kali ini sebanyak 56 warga melakukan pendataan untuk diberikan E-KTP.
Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Idit Supriadi Priatna mengatakan bahwa Kemensos akan terus menyisir kaum marjinal untuk bisa mengakses layanan perekaman data kependudukan. Sebab sudah menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan EKTP.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Bagaimana upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor pertanian? Kementerian Pertanian selama ini telah berupaya untuk melakukan upaya - upaya peningkatan ekspor.
"Merupakan hak mereka dan Kemensos bersama LKS mengawal proses perekaman data kependudukan hingga tuntas," kata Idit di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Rabu (10/2).
Dia menjelaskan nantinya KTP tersebut akan mempermudah para warga terlantar untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah serta bantuan dari lembaga lainnya.
"Ke depan, ketika mereka sudah punya KTP akan memudahkan mereka mendapat bantuan dari pemerintah, tidak hanya bantuan dari Kemensos tapi dari kementerian/lembaga lain yang mensyaratkan harus memiliki KTP," ungkap Idit.
Idit menjelaskan model perekaman data bagi warga marjinal/telantar ini akan diterapkan juga oleh Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos yang berada di daerah. Nantinya balai tersebut akan melakukan koordinasi dengan KLS, Dinas Sosial, dan Dinas Dukcapil setempat.
"Melakukan perekaman data bagi warga marjinal atau terlantar di daerah," ungkap Idit.
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan pemberian identitas kependudukan tersebut merupakan tugas negara. Dia menjelaskan perekaman tersebut dilakukan dengan metode jemput bola.
"Kemensos dan Kemendagri menuntaskan perekaman bagi warga marjinal/telantar. Metodenya jemput bola, kita datangi, jika sudah ditemukan, kita kumpulkan dalam satu tempat dan kita layani untuk perekaman data," tuturnya.
Zudan menambahkan bahwa perkembangan DTKS saat ini membaik. Hingga kini terjadi peningkatan kecocokan antara DTKS dengan data Dukcapil yang semula 83% pada 2020, kini sudah mencapai 90,3%.
"Kita lakukan validasi dan verifikasi terus menerus berbasis NIK. Saat ini kecocokan DTKS dengan data Dukcapil telah mencapai 90,3%," katanya.
Baca juga:
Warga Bekasi Sekarang Bisa Cetak Dokumen Kependudukan di Mesin Anjungan
194,6 Juta Masyarakat Telah Lakukan Perekaman KTP Elektronik di 2020
Kemendagri-Kemensos Jemput Bola Rekam Data E-KTP Warga Marginal dan PMKS
Banyak Dapat Keluhan, Ditjen Dukcapil Siap Benahi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Wujudkan Integrasi Data Nasional, Kemendagri Gandeng 9 Lembaga Kesehatan