Keterlibatan Pemerintah Pusat dan Masyarakat Diperlukan untuk Tangani Konflik Sosial
Dia mengimbau pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ke depan dapat menjadi jembatan, (meeting point) untuk bersama dengan instansi terkait menyelesaikan masalah bersama-sama yang ada di daerah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat sangat dibutuhkan guna menangani konflik horizontal. Dia menjelaskan konflik tersebut sering terjadi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
"Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan kita bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum," katanya, Jumat (2/4).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
Dia mengimbau pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ke depan dapat menjadi jembatan, (meeting point) untuk bersama dengan instansi terkait menyelesaikan masalah bersama-sama yang ada di daerah.
Sementara itu dia juga meminta peran, soliditas dan sinergitas seluruh Kesbangpol se-Indonesia untuk menggerakkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan forum-forum binaan lainnya untuk mendukung penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
"Jika daerah aman, kondusif, dan tidak ada konflik sosial maka iklim investasi akan baik dan dunia usaha bisa bergerak sehingga pemulihan ekonomi, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini bisa lebih cepat", tutur Bahtiar.
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
Rencana Aksi Nasional PE ini diharapkan dapat menjadi acuan utama implementasi penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme oleh setiap Kementerian/Lembaga terkait dan juga oleh Pemerintah Daerah dalam membuat Rencana Aksi Daerah.
Baca juga:
Mendagri Minta Pemda Buat Terobosan Percepat Program Vaksinasi Covid-19
Penjabat Kepala Daerah Ditunjuk Jokowi, Ini Aturan Mainnya
Bicara RUU Pemilu, Kemendagri Jamin Penjabat Kepala Daerah Punya Legitimasi
Data 4 Bulan Terakhir: 501.319 Bayi Lahir, 355.332 Orang Meninggal
Kemendagri Minta Gubernur Sumsel Segera Tunjuk Penjabat Bupati di 3 Daerah
Isuzu Tegakkan Pilar Kesehatan, Bantu Fasilitas Posyandu di Indonesia Timur