LIVE

Ketua DPRD Nilai Jabatan Wakil Camat Menghambat Reformasi Birokrasi

Ketua DPRD DKI yang juga politisi PDIP Prasetio Edi Marsudi menyinggung kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, terkait dihidupkan kembali Wakil Camat. Di mana, di era Basuki Tjahaja Purnama, jabatan itu dikosongkan. Menurutnya, posisi Wakil Camat bisa menghambat reformasi birokrasi.

DPRD DKI

Ketua DPRD DKI yang juga politisi PDIP Prasetio Edi Marsudi menyinggung kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, terkait dihidupkan kembali Wakil Camat. Di mana, di era Basuki Tjahaja Purnama, jabatan itu dikosongkan. Menurutnya, posisi Wakil Camat bisa menghambat reformasi birokrasi.

"Sekarang Wakil camat ada. Ini yang sedikit menghambat. Karena apa, menjadikan dua matahari di satu kecamatan. Nah model-model seperti ini yang harus dipotong," ucap Prasetyo di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7).

Orang lain juga bertanya?

Dia menuturkan, era sebelumnya itu sudah ditiadakan. Dia mengaku tak habis pikir jika itu dihidupkan kembali sekarang ini.

"Waktu itu zaman sebelumnya, wakil camat hilang. Bagaimana front line pemerintah daerah, bagaimana pendapatan daerah itu kan front linenya lurah. Pak Lurah ditekan, dipotong birokrasi itu. Tapi sekarang tidak lagi. Enggak tahu ini apa dan untuk apa, saya enggak ngerti. Apakah untuk eselonnya? Kalau saya kurang sependapat. Itu harus dipotong dan biarkan Camat dan Sescam-nya yang kerja. Dan enggak perlu ada Wakil Camat lagi," ungkap Prasetyo.

Karenanya, dia pun berniat untuk bicara dengan Anies soal ini. Agar bisa selaras menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Terlebih agar mempermudah proses investasi di DKI.

"Saya akan berdiskusi dengan gubernur nanti. Pemerintah daerah, legislatif dan eksekutif, supaya mudah bagaimana orang berani berinvestasi di Jakarta. Apalagi Jakarta sebagai ibu kota negara," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Baca juga:
Jokowi Ingin Investasi Dipermudah, Ketua DPRD DKI Sindir Anies Baswedan
DPRD DKI Desak UNHCR Beri Solusi Konkret Terkait Pencari Suaka di Jakarta
Hanura Sebut Kredibilitas DPRD Dipertaruhkan di Paripurna Pemilihan Wagub DKI
Pemprov DKI Bahas Nasib Pencari Suaka di Trotoar Kebon Sirih
Paripurna Pemilihan Wagub DKI Minimal Dihadiri 54 Anggota DPRD
Pemprov DKI Berharap Pencari Suaka Segera Dipindah dari Trotoar Kebon Sirih

(mdk/cob)
DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.

BUMD
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Revisi UU Desa
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Revisi UU Desa
Usulan Polisi di Bawah Kemendagri, PDIP Diingatkan Pemisahan TNI-Polri Bagian dari Reformasi

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana Polri akan digabung di bawah kementerian, tidak boleh ditanggapi secara apriori.

Polri
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024
Pemerintah Hidupkan Lagi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Karena Angka Golput Pilkada 2024 Tinggi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

pilkada
Wihadi Gantikan Supratman Jadi Ketua DPR RI, Dipimpin Langsung Dasco

Dasco menjelaskan, Wihadi akan ditempatkan selama dua bulan terlebih dahulu untuk mempelajari sistem di Baleg.

Sufmi Dasco
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi: Pemerintah Ikut Putusan MK

Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.

Jokowi
Untung Rugi Kepala Daerah Dipilih DPRD

Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali mencuat. Isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia.

kepala daerah dipilih dprd
PDIP Ogah Buru-Buru soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Prinsipnya Kedaulatan di Tangan Rakyat

PDIP lebih dulu melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.

kepala daerah dipilih dprd
Sempat Redup di Era Jokowi, Menkum Beberkan Alasan Wacana Pilkada Lewat DPRD Muncul Lagi

Pemerintah mengatakan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama

pilkada
Baleg DPR Tegaskan Sampai saat Ini Tidak Ada UU Pilkada Baru: Yang Berlaku UU Lama dan Putusan MK

Rapat paripurna ditunda untuk mengesahkan revisi undang-undang Pilkada.

UU Pilkada