Ketua: Forum Pemred bukan untuk kepentingan politik

Dia juga menegaskan acara pertemuan di Bali itu merupakan ide dari puluhan pemred di Tanah Air.

Pertemuan puncak Pemimpin Redaksi se-Indonesia di Nusa Dua Bali, yang berlangsung sejak Kamis (13/6) hingga Jumat (14/6) menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan. Bahkan ada yang beranggapan acara itu bernuansa politis karena jelang Pemilu 2014.

Namun, hal itu dibantah Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi. Menurutnya, Forum Pemred bukan untuk kepentingan politik.

"Forum Pemred bukan untuk kepentingan politik. Kami melihat masih banyak peran yang semestinya diambil oleh pemerintah, tetapi masih juga belum kita lihat," katanya saat sambutan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Denpasar, Bali, Kamis (13/6).

Dia mengatakan, acara tersebut menjadi forum untuk memberi masukan kepada pemerintah atas segala persoalan yang tenah dihadapi. Sebab, media dapat menyumbangkan banyak hal untuk memperbaiki kondisi negeri.

Dia juga menegaskan acara pertemuan di Bali itu merupakan ide dari puluhan pemred di Tanah Air.

"Pemred adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah redaksi di sebuah media," katanya.

Tak hanya itu, dia juga menyatakan kinerja redaksi di suatu media harus bebas dari segala macam kepentingan. Termasuk bebas dari tekanan dan intervensi.

"Bahkan oleh pemilik media sekalipun," katanya.

Pertemuan Puncak Pemred se-Indonesia 2013 baru kali pertama digelar. Forum Pemred sendiri dibentuk pada 18 Juli 2012 oleh 55 Pemred.

Acara pertemuan itu sendiri menuai kritik dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Ketua AJI Eko Maryadi mengaku prihatin atas acara itu.

Menurutnya, acara tersebut justru tidak mengagendakan hal-hal krusial yang berkenaan dengan profesi jurnalis. Acara itu malah membahas yang tidak ada kaitan langsung dengan profesi wartawan.

"Acara itu terlalu mahal dan mewah dalam situasi ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Masyarakat termasuk jurnalis, karena data AJI, 70 persen jurnalis masih hidup di bawah upah layak. Harusnya Forum Pemred memikirkan hal itu, kesejahteraan wartawan, lalu bagaimana memajukan jurnalisme Indonesia, kode etik, independen," katanya.

Dia juga menyayangkan acara itu mengundang pejabat dan tokoh yang memiliki kepentingan di 2014. Menurutnya hal itu dapat menimbulkan konotasi politisasi

"Hal ini karena acara ini dilakukan menjelang 2014, nah penafsiran yang muncul bisa saja forum ini dijadikan alat politik penguasa atau kandidat yang akan maju," katanya.