Ketua Hakim Sakit, MA Belum Kirim Salinan Putusan Syafruddin Temenggung ke KPK
Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah menjelaskan, pihaknya masih menunda mengirimkan salinan putusan kasasi yang melepas Syafruddin Arsyad Temenggung, dalam kasus BLBI. Abdullah beralasan, hal itu dikarenakan hakim ketua majelis yang mengadili kasus ini terbaring sakit.
Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah menjelaskan, pihaknya masih menunda mengirimkan salinan putusan kasasi yang melepas Syafruddin Arsyad Temenggung, dalam kasus BLBI. Abdullah beralasan, hal itu dikarenakan hakim ketua majelis yang mengadili kasus ini terbaring sakit.
"Itu kan hakimnya masih sakit ya, Pak Ketua Majelis-nya itu masih sakit opname. Jadi mungkin karena kendala itu," kata Abdullah di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
Abdullah menjelaskan, tanpa kehendak ketua majelis hakim, salinan putusan belum bisa diberikan kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karenanya, hingga saat ini MA belum tahu kapan salinan putusan terkait bisa diserahkan.
"Kan Ketua Majelis hakimnya kan baru sakit. Kita nggak bisa memaksa dia," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK mengaku belum menerima salinan putusan kasasi kasus dugaan korupsi BLBI dengan Syafrurdin Arsyad Temenggung dari Mahkamah Agung (MA).
Menurut Jubir KPK Febri Diansyah, pihaknya belum tahu secara rinci pertimbangan hakim yang memvonis lepas Syafruddin Temanggung.
"Kami belum menerima salinan putusan kasasi tersebut secara lengkap, sehingga memang masih belum bisa kita ketahui kenapa muncul kesimpulan (MA) tersebut," kata Febri, Senin 15 Juli 2019.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Syafruddin Temenggung Bebas, KPK Tetap Bisa Usut Sjamsul Nursalim di Kasus BLBI
ICW Yakin Ada Unsur Pidana pada Syafruddin Arsyad Temenggung
Jangan Terseret Politik, KPK Harus Fokus Tuntaskan Kasus Besar
Kasus BLBI, KPK Pertimbangkan Sjamsul Nursalim dan Istri Masuk DPO
Sjamsul dan Itjih Nursalim Mangkir Lagi, Ini Langkah KPK
Rizal Ramli Beberkan Awal Mula Pemerintah Kucurkan BLBI
Rizal Ramli Usai Diperiksa Terkait BLBI: Yang Terlibat tuh yang Kuasa-kuasa ya