Ketua KPK Minta Izin ke Luhut Kelola Jalur Logistik Pelabuhan
"Penguatan aparatur pengawas ini menjadi program kami untuk pencegahan korupsi," jelas Firli.
Ketua KPK Firli Bahuri mengaku telah melakukan rapat bersama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar, terkait pengelolaan jalur logistik di Pelabuhan. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan untuk pengamanan dan menekan biaya.
"Kami sudah rapat dengan Pak Menko Marives, kami ingin mengelola tata kelola pelabuhan sehingga jalur logistik bisa kita amankan dan juga bisa menurunkan biaya tinggi," kata Firli dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas Pencegahan Korupsi 2021-2022 secara daring, Selasa (13/4/2021).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Firli melanjutkan, aksi berikutnya yang dilakukan KPK adalah penguatan aparatur pengawas internal pemerintah. Firli percaya, aksi tersebut akan menjadi program intervensi KPK.
"Penguatan aparatur pengawas ini menjadi program kami untuk pencegahan korupsi," jelas Firli.
Firli menambahkan, percepatan pembangunan pemerintahan berbasis elektronik juga menjadi konsen KPK untuk perbaikan sistem. Firli percaya, sistem yang baik adalah penting karena sistem tidak bisa korupsi.
"Kalau sistemnya baik maka tidak ada celah melakukan korupsi," yakin Firli.
Reporter: M Radityo
Baca juga:
Menko Luhut: Hasil OTT Tidak Seperti yang Diharapkan, Tak Buat Orang Kapok
Firli: 1.552 Orang Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK
KPK Buka Peluang Jerat Kembali Sjamsul Nursalim di Kasus BLBI
KPK Akui Kehilangan Truk Angkut Barang Bukti Kasus Suap Ditjen Pajak Kemenkeu
Mahfud MD: KPK Silakan Awasi Penagihan Aset BLBI Rp109 Triliun