Ketua MPR: Hentikan saling tuding soal anti-Pancasila
Ketua MPR: Hentikan saling tuding soal anti-Pancasila. Zulkifli menyayangkan, saat ini orang bisa dengan mudah menilai atau memberi cap kepada kelompok atau orang lain dengan sebutan anti-Pancasila.
Sikap saling tuding terkait persoalan anti Pancasila yang terjadi akhir-akhir ini menimbulkan keprihatinan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta seluruh elemen masyarakat agar saling menghormati terkait perbedaan pendapat tersebut. Secara khusus dia meminta masyarakat untuk berhenti untuk saling tuding.
"Kalau ada perbedaan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Jangan saling tuding, semua harus berhenti, harus saling menghormati," ujar Zulkifli, disela berceramah dihadapan ribuan jamaah Majelis Tafsir Alquran (MTA) Solo, Minggu (28/5).
Zulkifli menyayangkan, saat ini orang bisa dengan mudah menilai atau memberi cap kepada kelompok atau orang lain dengan sebutan anti-Pancasila. Atau menilai sebagai antikebinekaan, terutama kepada umat agama tertentu.
"Sekarang ada umat beragama menjalankan ajarannya malah dicap anti keberagaman. Kalau ada umat yang menjalankan agamanya itu justru Pancasilais. Karena Pancasila menjamin umat melaksanakan ajarannya dengan leluasa. Kita ini negara bertuhan, menolak paham anti-Tuhan," tandasnya.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional itu mengatakan, pemerintah juga bisa dikatakan anti-Pancasila jika tidak menjalankan kewajibannya dan tidak membela rakyat.
"Kalau pemerintah tidak membela rakyat, itu justru anti-Pancasilais. Apalagi menggusur rakyatnya pakai TNI/Polri, itu anti-Pancasilais," ungkapnya.
Terkait pembubaran ormas anti-Pancasila, termasuk HTI, Zulkifli mendukung rencana pemerintah tersebut. Dia menegaskan jika Pancasila merupakan dasar negara yang wajib ditaati seluruh rakyat Indonesia.
"Sudah final konstitusi kita Pancasila, negara kita negara demokrasi. Yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh. Kekhalifahan kita sistemnya Pancasila," tegasnya.
Kendati demikian, Bang Zoel (panggilan akrab Zulkifli) meminta pemerintah mentaati prosedur yang berlaku dalam membubarkan ormas.
"Pemerintah harus menyesuaikan prosedur. Masyarakat berhak tahu alasan pembubaran ormas secara transparan," pintanya.
Dia menyarankan agar memanggil ormas yang dinilai melanggar. Kemudian diberi peringatan hingga tiga kali, baru kemudian masuk ke ranah hukum.
"Kita ini kan negara hukum, undang-undang ormas kan seperti itu," pungkasnya.
Baca juga:
Kapolda Jabar: Siapapun yang anti-Pancasila, silakan hengkang
Ketum PKB harap Pancasila semakin tersebar dan diserap masyarakat
Djarot nilai RPTRA sebagai ruang membumikan Pancasila
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini digelar meriah
Bulan suci Ramadan diharap bisa mengembalikan persatuan bangsa
-
Bagaimana Zulkifli Hasan mendorong perkembangan UMKM? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce."Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak," tambah Zulkifli Hasan.
-
Mengapa Zulkifli Hasan menekankan pentingnya UMKM? Mendag Zulhas menjelaskan sektor UMKM memiliki peran strategis dan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. “UMKM menopang masa depan ekonomi Indonesia, kenapa? Karena 64% bisnis di Indonesia berasal dari UMKM, Kuncinya UMKM maju, ekonomi maju.” jelas Zulhas.
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
-
Kapan Teuku Muhammad Hasan menjabat sebagai Gubernur Sumatera? Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera I dengan ibukota Medan.
-
Kapan M. Hasan menjabat sebagai Kapolri? Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Mohamad Hasan adalah seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia di era Orde Baru (1971-1974) dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dari tahun 1974 hingga 1978.
-
Siapa yang merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI? Kemudian pada sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepat pada 1 Juni 1945.