Ketum PAN klaim beri masukan ke Jokowi untuk tolak kereta cepat

Zulkifli menegaskan politik kebangsaan mendorongnya untuk turut membangun bangsa bersama Presiden Joko Widodo.

Begitu memutuskan bergabung dengan pemerintah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terang-terangan memberikan dukungan atas kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan tidak segan, mengklaim telah memberi masukan Presiden dalam keputusan penolakan kereta cepat Jakarta ke Bandung.

"Saya telah bertemu dengan Pak Jokowi, beliau sepakat menolak kereta cepat Jakarta ke Bandung. Daerah lain jalannya berlobang-lobang, selama itu kita tolak," kata Zulkifli Hasan di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (8/9).

Presiden Jokowi memutuskan menolak proposal kereta cepat yang diajukan pihak Jepang maupun China. Alasan Jokowi tidak menginginkan APBN digunakan membangun kereta cepat. Selain itu, kereta cepat belum begitu dibutuhkan dan tidak cocok untuk rute Jakarta-Bandung.

Jokowi lebih memilih kereta dengan kecepatan menengah atau proyek medium speed train (MST). Namun, proyek ini membutuhkan kajian baru, tidak bisa menggunakan kajian kereta cepat yang sudah dilakukan baik oleh Jepang maupun China.

"Presiden setuju dengan saya, 'Saya tidak setuju Rp 1 pun untuk pembangunan jalur kereta cepat Jakarta ke Bandung, tapi kalau tidak menggunakan dana APBN saya tidak bisa menolak'," kata Zulkifli menirukan kalimat Jokowi.

Di hadapan ribuan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ketua MPR ini juga mengungkapkan keputusannya bergabung dengan pemerintah. Zulkifli menegaskan politik kebangsaan mendorongnya untuk turut membangun bangsa bersama Presiden Joko Widodo.

"Kami tidak memperjuangkan politik jangka pendek semata, karena itu kami bergabung mendukung pemerintah," katanya dalam kesimpulan dalam kuliah tamu Wawasan Kebangsaan Dalam Menghadapi Tantangan Global.

Sementara terkait keputusan Presiden memilih proyek medium speed train (MST) akan segera dilakukan kajian. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Istana Kepresidenan mengatakan, proses kajian proyek kereta kecepatan menengah akan dilakukan investor yang berminat terhadap proyek tersebut.

Proyek kereta kecepatan menengah bakal menggunakan mekanisme business to business atau tidak menggunakan dana APBN.

"Gini kan keputusan bapak presiden itu, ini bukan investasi negara. Jadi kalau mau silakan saja badan usaha investasi. Jadi studinya ya dari mereka. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan hanya sebagai regulator. Nanti kita akan evaluasi studinya," kata Jonan.