Ketum PPP sebut DPR lebih baik tingkatkan kinerja daripada minta apartemen

Presiden Joko Widodo menyebut DPR baru menyelesaikan 14 dari 59 UU di Prolegnas 2017.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menolak rencana pembangunan gedung baru dan apartemen bagi anggota DPR. Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (Romi) menyarankan anggota DPR lebih baik memperbaiki kinerja dulu ketimbang meminta gedung dan apartemen baru.

"Fraksi PPP tegas bahwa saat ini yang harus dibuktikan oleh DPR adalah peningkatan kinerja kedewanan terutama kinerja legislasi," kata Romi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Salah satu alasan PPP menolak wacana dua proyek itu karena kinerja anggota dewan yang belum maksimal. Hal tersebut ternyata diamini Presiden Joko Widodo yang menyebut DPR baru menyelesaikan 14 dari 59 UU di Prolegnas 2017.

"Padahal DPR sudah memasuki tahun ke 3, ini tentu merupakan satu cambuk presiden kepada DPR untuk lebih meningkatkan kinerja," tegasnya.

Oleh karena itu, Romi mengusulkan agar DPR memanfaatkan gedung yang sudah ada ketimbang membangun gedung baru. Apalagi, pembangunan gedung dan apartemen bagi anggota DPR diyakini dapat menguras kas negara dalam jumlah besar.

Di sisi lain, Romi juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memoratorium pembangunan gedung-gedung lembaga dengan memakai APBN. DPR diminta menghormati keputusan pemerintah yang menilai dua proyek itu bukan prioritas.

"DPR harus juga menghormati hal tersebut sebagai keinginan bersama," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengungkapkan rincian anggaran pembangunan gedung baru DPR. Anton menyebut, untuk pembangunan gedung baru DPR membutuhkan anggaran sebesar Rp 320,44 miliar.

"Dananya itu 300 bangun gedung Rp 320,44 miliar kalau untuk gedung," kata Anton.

Anggaran pembangunan gedung, kata Anton, telah masuk dalam pagu anggaran di APBN 2018 DPR sebesar Rp 5,7 triliun. Pembangunan gedung baru ini merupakan proyek multiyears.

"(APBN) 2018 dong. Kan pagu indikatif kita kan Rp 5,7 ya dari situ Rp 5,7 triliun itu," jelasnya.