Kinerja sering dikomplain, BPK ajak rapat Polri, Kejagung & KPK

UsaI rapat nanti, BPK berharap kinerjanya akan semakin baik ke depannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hari ini menggelar rapat koordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas mengenai optimalisasi hubungan BPK dengan aparat penegak hukum.

Menurut Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan, lembaga instansi penegak hukum sering kali mengeluh dan protes pada BPK, sebab proses penyelidikan terkesan lambat. Oleh karena itu, dengan diselenggarakan rapat tersebut diharapkan BPK dapat bekerja dengan baik ke depannya.

"Sering kali BPK dikomplain penegak hukum sendiri. Misalnya yang pertama, menghitung kerugian negara, dan kedua, pemeriksaan unsur pidana ternyata penegakan hukum belum cukup. Persoalan ini bagaimana pemeriksaan BPK bisa meningkat apa yang dikatakan bisa menjadi unsur pidana sehingga bisa cepat," kata Hendar dalam acara 'Peningkatan kualitas pemeriksaan keuangan negara/daerah dan peran BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi' di Auditorium BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (11/8).

Hendar menambahkan, lembaganya memiliki kewajiban untuk membantu aparat penegak hukum terutama maraknya kasus tindak pidana korupsi selama ini. "Temuan BPK bisa langsung jadi bahan penyelidikan supaya bisa dikoordinasikan, itu kita bicarakan," ucapnya.

Seperti diketahui, acara ini dihadiri oleh Wakil Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Kombes Pol Akhmad Wiyagus, perwakilan Kejaksaan Agung RI Adil Wahyu Wiyoko, Tenaga ahli pemeriksaan investigatif BPK Ade Raharja, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Nizam Burhanudin, dan Direktur Penuntutan KPK Ranu Miharja.