Kisah para pejabat Papua hobi korupsi sampai polisi berontak

Para polisi itu bahkan menembaki pesawat yang ditumpangi Panglima Kodam.

Para pejabat di Papua tengah disorot pemerintah pusat. Selain sering tak berada di tempat, penyerapan anggaran juga dipertanyakan. Bagaimana anggaran besar sampai tak dinikmati rakyat.

Ada kisah menarik bagaimana parahnya korupsi para pejabat Papua. Sampai-sampai polisi memilih memberontak karena muak.

Kisah ini diceritakan oleh Jenderal Hoegeng sendiri. Tahun 1970, Hoegeng kaget karena mendengar kabar ada polisi memberontak di Ennarotali, Papua Barat.

"Suatu kejadian yang memalukan. Soalnya dari Jakarta dikirimkan sejumlah bantuan untuk masyarakat Irian di Ennaratoli. Ternyata banyak bahan-bahan itu yang dikorup para pejabat yang membagikannya," kata Hoegeng.

Kemarahan mereka juga karena banyak pejabat ditempati bukan oleh putra daerah.

Hal itu dikisahkan Jenderal Hoegeng dalam biografinya yang ditulis Ramadhan KH dan Abrar Yusra.

Hoegeng bergerak cepat. Setelah melapor pada Presiden Soeharto, dia segera terbang ke Papua. Hoegeng berkoordinasi dengan Panglima Kodam Cendrawasih Brigjen Sarwo Edhie Wibowo. Ternyata kemarahan para polisi yang kebanyakan putra asli Papua itu sudah tak terbendung.

"Iya Mas, polisi-polisi itu pada jengkel lalu berontak. Ketika saya ke Ennaratoli, pesawat saya ditembaki dari bawah," kata Sarwo Edhie pada Hoegeng.

Hoegeng segera mengumpulkan Gubernur, Kapolda dan Kapolres untuk mencari akar permasalahan. Dia juga memuji Sarwo Edhie yang menghentikan pemberontakan polisi dengan cara bijaksana dan tak langsung main tumpas.

Kasus pemberontakan polisi di Papua akhirnya berhasil diselesaikan dengan baik. Tapi satu hal yang menjadi catatan Hoegeng saat berdiskusi dengan Sarwo Edhie. Pejabat jujur yang kritis akhirnya disingkirkan lebih dulu. Hal ini terjadi pada Sarwo tak lama kemudian.

"Saya kenal Sarwo Edhie. Ia orang yang hidup sederhana. Disiplin, konsekuen dan amat dicintai oleh anak buahnya. Dan dia loyal sekali," kata Hoegeng.

Kisah ini terjadi puluhan tahun lalu. Sayangnya mental pejabat yang merugikan rakyat rupanya masih ada di Papua sampai hari ini.