KKP Siapkan Skema Kemitraan Usaha Pemindangan
KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin
Pemindang dinilai sebagai salah satu pahlawan ekonomi nasional
KKP Siapkan Skema Kemitraan Usaha Pemindangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin. "Pemenuhan terhadap kebutuhan bahan baku (pindang) tidak bisa dari satu titik tapi diperlukan komunikasi antar penyedia bahan baku," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, Jumat (21/07/2023).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Siapa yang mendukung KKP dalam hal perikanan berkelanjutan? Sementara Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.
Budi menilai pemindang sebagai salah satu pahlawan ekonomi nasional. Dia menyontohkan di Jawa Timur, terdapat 1.098 pengolah pindang. Khusus di Tulungagung dan Trenggalek, terdapat masing-masing 30 dan 39 unit pengolah pindang.
"Perputaran usaha pemindangan nasional kalau dihitung dari nilai penjualan produk pindang saja sekitar Rp16 triliun.
Jumlah ini belum memperhitungkan efek ganda sektor ekonomi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung,"
ujar Budi.
Ke depan, Budi berharap produk pindang yang saat ini sebagian besar masuk ke pasar basah (tradisional), juga dapat memperluas masuk ke pasar retail modern dengan kualitas yang prima.
Pada saat membuka FGD (Focus Group Discussion) Fasilitasi Kemitraan Pengadaan dan Penyimpanan Bahan Baku Pemindangan di Tulungagung, dia mengingatkan pentingnya memenuhi persyaratan, seperti kelengkapan perijinan berusaha, peningkatan kualitas produk, dan menjaga higienitasnya agar makin berdaya saing. "Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang," tuturnya.
- Begini Cara Menghitung Kenaikan UMP 2024 Pakai Rumus Baru Kemnaker
- Menko PMK Pesan ke Mahasiswa: Sekarang Niatnya Bukan Cari Kerja, Tapi Ciptakan Lapangan Kerja
- Kemenko Perekonomian Bantah Ada Ancaman ke Wartawan Usai Pemeriksaan Airlangga
- Menkop Teten: Kasihan, Masih Banyak UMKM Kita yang Kerja Serba Sendiri
Sementara Direktur Logistik Ditjen PDS, Berny A. Subki, mengungkapkan tujuan FGD di Tulungagung untuk mengoptimalkan peran pelaku usaha dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku pindang melalui kemitraan pengadaan dan penyimpanan ikan. Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan.
Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan. "Ini meliputi pemasok (supplier), distributor, dan pengolah pindang yang berasal dari Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek," ujar Berny.Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, Lugu Tri Handoko memaparkan pengasapan dan pemindangan sebagai komoditas olahan hasil perikanan yang digeluti mayoritas masyarakat Tulungagung. Mereka tersebar di Kecamatan Bandung, Campurdarat, dan Gondang.
Dia berharap fasilitasi kemitraan pengadaan dan penyimpanan bahan baku pemindangan ini dapat membawa dampak positif kepada seluruh stakeholders.
"Semoga mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha perikanan di Tulungagung terhadap ketersediaan ikan dan jaminan keamanan pangannya," tutup Lugu.
Kegiatan FGD ini tidak hanya membahas usaha pemindangan dan penandatanganan kesepakatan bersama, tetapi juga dipadukan dengan pembukaan gerai perijinan berusaha terpadu Ditjen PDS, seperti perijinan Usaha Pengolahan, Jasa Pasca Panen, dan Pemasaran, serta pengurusan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), registrasi Kusuka dan Stelina.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa keberadaan UMKM harus terus diupayakan peningkatannya, bukan hanya dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi segi kualitas produk perikanan yang dihasilkan.