Komisi I Minta Kominfo Tanggung Jawab Soal Kebocoran Data

Anggota Komisi I Syaifullah Tamliha meminta sejumlah pihak benar-benar bertanggungjawab dengan kebocoran data tersebut. Termasuk salah satunya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2021-09-15 20:43:33

Belakangan ini ramai terjadi dugaan kebocoran data milik masyarakat. Mulai dari BPJS Kesehatan dan teranyar kabar mengenai disusupinya sistem 10 kementerian/lembaga oleh peretas atau hacker China, Mustang Panda.

Anggota Komisi I Syaifullah Tamliha meminta sejumlah pihak benar-benar bertanggungjawab dengan kebocoran data tersebut. Termasuk salah satunya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Itu semestinya (Kominfo tanggung jawab), cuma memang perlu undang-undang yang lebih kuat, UU ITE enggak kuat," kata Syaifullah Tamliha kepada wartawan, Selasa (15/9).

Pertanggungjawaban Kominfo itu, kata dia, juga harus disertai dengan undang-undang yang tegas dan pasti. Dia mengatakan sepanjang RUU Pelindungan Data Pribadi belum disahkan, ada celah kebocoran data itu. Namun, kata dia, DPR dan pemerintah tidak ada titik temu.

"Baiknya Presiden terbitkan Perppu pengamanan data. Presiden kan punya kewenangan, nanti tinggal disetujui dan tidak, DPR dan pemerintah mentok," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Sukamta juga meminta keseriusan melindungi data dan situs strategis milik pemerintah. BSSN dan Kominfo diminta melindungi dunia siber Indonesia.

"Bobolnya data kementerian dan lembaga harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya BSSN dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita," kata Sukamta.

Sukamta menyatakan dirinya sejak lama khawatir soal kebocoran data, apalagi data dunia bisnis dan kesehatan telah bocor, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. "Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya" ujarnya.

Dia meyakini bahwa serangan peretas di bidang politik lebih kuat daripada ekonomi, kesehatan dan sosial. Menurutnya harus dilakukan evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh.

"Pengamanan situs dan data di Indonesia harus diseriusi oleh pemerintah. Kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali terjadi," ucap dia menegaskan.

Selain itu, menurutnya, serangan secara massif di berbagai negara yang menjalin kerja sama ekonomi seperti Indonesia saat ini penting untuk diperhatikan.

"Indonesia bekerja sama dengan China di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di kementerian dan lembaga disasar oleh peretas China. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok peretas ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," tutur Sukamta.

The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman siber milik Recorded Future menyatakan bahwa grup Hacker Mustang Panda adalah kelompok peretas dengan aksi spionase siber di Asia Tenggara. Insikt menemukan bahwa pada bulan April 2021, ada malware PlugX dari Mustang Panda di dalam jaringan pemerintah Indonesia.

Sukamnta menegaskan spionase oleh Mustang Panda itu kemungkinan juga bukan satu-satunya upaya pembobolan data-data strategis, bisa jadi ada yang lain, namun belum terungkap. Maka tugas BSSN ialah menangkal dan mengungkap setiap spionase data strategis Indonesia agar kasus-kasus pembobolan data bisa tuntas.

"Bila ditemukan ini spionase yang direncanakan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah China," kata Sukamta menegaskan.

Baca juga:
'Literasi Digital Jadi Kunci Melindungi Data Pribadi di Internet'
Polisi Hentikan Penyelidikan eHAC Bocor, Kemenkes Sebut Data Pengguna Aman
Kemenkes: Tim Siber Polri Tidak Temukan Kebocoran Data HAC, Penyelidikan Disetop
BSSN Jamin Keamanan Sistem Aplikasi PeduliLindungi
Satgas: Sertifikat Vaksin Presiden Tersebar Karena NIK Tersedia di Data Pilpres
Tak Temukan Upaya Pembobolan, Polisi Setop Selidiki Dugaan Kebocoran Data eHAC

(mdk/eko)