Kemenkop-UKM Kantongi Data 13,4 Juta Data Koperasi dan UKM
Kemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Azizah menjelaskan, data 13,4 juta pelaku K-UMKM belum mencangkup keseluruhan dari wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.
Kemenkop-UKM Kantongi Data 13,4 Juta Data Koperasi dan UKM
Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan pengumpulan data sampai dengan 2023 sebanyak 13,4 juta pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (K-UMKM).
"Salah satu program prioritas KemenKOP-UKM adalah pendataan lengkap. Dan ini sudah kita mulai sejak 2021. (Tahun) 2022 kita berhasil menemukan 9,1 juta data. Tahun lalu terkumpul 4,3 juta data, jadi sudah ada saat ini 13,4 juta data pelaku UMKM" kata Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (25/3).
Azizah menjelaskan, data 13,4 juta pelaku K-UMKM belum mencangkup keseluruhan dari wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal itu dikarenakan masih ada 59 kabupaten/kota yang belum terdata.
"Kalau ditanya kabupaten yang belum sama sekali kita data, ada. Selama 2 tahun ini itu ada kurang lebih 59 kabupaten kota," terang dia.
Dia menerangkan, 59 daerah tersebut agak sulit dijangkau disebabkan beberapa tantangan. Salah satunya yakni tim survei atau enemerator harus mendatangi secara langsung ke daerah tersebut.
"Nah ini memang daerah-daerah yang agak sulit kita jangkau dan itu akan kita coba di tahun ini ya. Tantangannya kan sebetulnya karena Survei langsung ini bukan melalui internet atau digital tantangannya kita harus ketemu dengan mereka. Nah pencapaian akan tidak mudah itu sebabnya tantangan kita saat ini adalah untuk menjangkau semua pelaku K-UMKM seluruh Indonesia," tutur Azizah.
Meski begitu, Azizah menyampaikan pendataan K-UMKM paling banyak didominasi dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur.
"Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur itu yang paling banyak sudah pasti karena memang konsentrasi dari usaha ada di situ untuk UMKM juga," imbuhnya.
Lebih lanjut, Kemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir. Azizah menilai dengan adanya data secara keseluruhan bisa memberikan manfaat dari terhadap pemerintah selanjutnya.
"Kita tahu betul potensi dari masing-masing K-UMKM di masing-masing daerah. Jadi pada saat kita membuat program kebijakan itu kita akan lebih terarah," tutup Azizah.
