Komisi II Minta Pemerintah Buka Daftar Nama Petugas KPPS Meninggal
Mardani menilai kejadian ini harus dianggap sebagai bencana demokrasi. Sebab jumlah korban yang meninggal cukup banyak.
Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mendesak pemerintah untuk mengumumkan 440 nama korban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal saat melaksanakan tugasnya. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan karena para anggota KPPS itu adalah pejuang demokrasi.
"KPU harus segera umumkan 440 korban petugas KPPS yang meninggal mulai dari nama, alamat dan posisi tugas (PPS atau PPK)," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/5).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
Mardani menilai kejadian ini harus dianggap sebagai bencana demokrasi. Sebab jumlah korban yang meninggal cukup banyak.
"Jumlah seperti itu banyak, seperti korban bencana," ungkapnya.
Politikus PKS ini juga mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera bertindak atas semakin banyaknya korban KPPS yang meninggal. Salah satunya dengan cara menurunkan petugas medis untuk memantau kesehatan petugas KPPS.
"Pak Presiden yang terhormat, tolong segera menyediakan anggaran darurat untuk turunkan petugas kesehatan melakukan pendampingan kepada seluruh KPPS hingga selesai perhitungan suara berlangsung," ucapnya.
Menurutnya tidak cukup jika presiden hanya menungkapkan belasungkawa. Tetapi harus juga memberikan langkah konkret.
"Tidak cukup dengan berucap berduka cita, Saya mendesak segera minta anggaran darurat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) dan koordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) untuk menerjunkan tenaga kesehatan," tandasnya.
(mdk/rhm)