Komisi III minta Jokowi selidiki dugaan impor daging sapi ilegal

Trimedya mendukung bila KPK dilibatkan untuk memberikan terapi kejut pada sektor importasi komoditas.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan meminta Presiden Joko Widodo segera memanggil Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan jajaran untuk membahas cara menghentikan bocornya pemasukan negara melalui cukai akibat aktivitas impor barang ilegal. Hal itu terkait dugaan masuknya ribuan ton daging sapi ilegal dari India ke Indonesia.

Trimedya mengatakan, semua memahami impor komoditas seperti daging dan besar dikuasai oleh mafia. Sebab, kasus tersebut berkali-kali terjadi. Mafia impor itu terus bertahan karena melibatkan kekuatan penting di republik, dan selama ini tak pernah tuntas pengungkapan hingga ke akarnya.

Menurutnya, jika pemerintah serius dan tak ada elite bermain, masalah mafia impor adalah urusan sederhana. Dia menilai, Ditjen Bea Cukai (DJBC) sebagai garda terdepan di pintu importasi barang harus memperketat pengawasan.

"Untuk itu, sebaiknya presiden segera memanggil Menteri Keuangan bersama jajarannya seperti Dirjen Bea Cukai. Kemudian Kapolri, BIN, bahkan KPK, untuk menuntaskan ini. Menko Polhukam dilibatkan untuk menuntaskan ini," kata Trimedya, Kamis (10/1).

Dia mengatakan, gerakan yang dipimpin Presiden untuk menuntaskan mafia impor harus mampu membersihkan sampai ke akarnya.

"Bukan hanya impor daging, tapi juga lain. Ini ada sindikat dan mafia. Harus dibongkar. Apa yang dulu terjadi dengan mantan Presiden PKS juga sudah membuktikan. Ini yang harus benar-benar dituntaskan," katanya.

"Kalau mafia impor ini selesai, saya kira presiden takkan pusing lagi. Karena potensi pemasukan negara bisa diselamatkan. Potensi pemasukan negara dari impor ini besar sekali. Makanya Pemerintah harus sungguh-sungguh."

Politikus PDIP ini mendukung bila KPK dilibatkan untuk memberikan terapi kejut pada sektor importasi komoditas yang dimaksud.

"Kalau ada mau upaya shock therapy, misalnya dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) di bagian itu, ya bagus. Dari situ KPK bisa mengungkap siapa sebenarnya jaringannya. Kalau dulu Fathanah. Apa ada pemain lagi? Pasti ada mafianya karena keuntungannya besar sekali dari impor ilegal," ungkapnya.

Seperti diketahui, impor daging ilegal dari India pertama kali diungkap oleh anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun. Saat itu dia meminta KPK mengawasi DJBC.

Pada 6 Januari 2016, kapal masuk pelabuhan Tanjung Priok membawa 7 kontainer yang diduga berisi daging dari India. Dalam dokumen disebutkan bahwa isi kontainer adalah kulit olahan (wet blue). Namun, Petugas DJBC mencurigainya. Sebab kulit itu berada di dalam kontainer dengan pendingin mencapai 20 derajat Celcius.

Menurut laporan DJBC, pada 7 Januari 2016, kantor Bea Cukai menerbitkan nota hasil intelijen (NHI). Pada 22 Januari 2016, kontainer itu baru dibongkar di gudang milik importer di Cileungsi, Bogor. Hasilnya, petugas BC menemukan daging sapi beku. Lantas gudang itu disegel.

Namun, menurutnya, ada pimpinan DJBC yang kemudian meminta agar pemeriksaan disesuaikan dengan dokumen tertulis asal, yakni kulit olahan (wet blue) Australia.

Baca juga:
Kementan: Keran impor bisa bongkar praktek kartel daging sapi
Impor daging sapi India bermasalah, DPR minta KPK awasi Bea Cukai
Pemerintah bantah impor sapi langkah frustasi turunkan harga
Jokowi akhirnya beri izin impor sapi selain dari Australia
Asosiasi ingatkan pemerintah hati-hati produk daging olahan impor