Komisi VIII Tak Ingin Materi Khotbah Jumat Dilandasi Kecurigaan Khatib Radikal
Yandri menolak keras bila stempel radikalisme ditempelkan kepada Islam atau kepada penceramah. Menurutnya, langkah yang dibuat oleh Kemenag harus melalui kajian, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, maupun para akademisi.
Kementerian Agama (Kemenag) membuat materi khotbah Jumat guna mengantisipasi ancaman radikalisme dan disintegrasi dengan menggunakan isu-isu agama. Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto tak ingin materi dari Kemenag dilandasi kecurigaan bahwa para khatib cenderung radikal.
"Kita tidak mau kalau rencana membuat materi khotbah ini dilandasi atau diilhami seperti sebuah kecurigaan dengan menuduh bahwa materi yang disampaikan para khatib selama ini cenderung atau bahkan radikal, atau mengembangkan ajaran radikalisme," kata Yandri saat dihubungi, Kamis (21/10).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Kenapa Komisi III DPR menolak semua calon hakim agung yang diusulkan KY? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat."Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim," ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
-
Apa yang di Apresiasi Komisi III dari Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
Yandri menolak keras bila stempel radikalisme ditempelkan kepada Islam atau kepada penceramah. Menurutnya, langkah yang dibuat oleh Kemenag harus melalui kajian, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, maupun para akademisi.
"Yang jelas selama ini kita meyakini bahwa para alim ulama, kiai, ustaz, ustadzh itu dalam menyampaikan dakwahnya itu sudah cukup dengan ilmu yang mereka miliki, termasuk para khatib yang setiap Jumat tampil di mimbar Jumat dari sisi keilmuan mereka yakin sudah mumpuni," ucapnya.
Menurut politisi PAN itu, sudah banyak buku-buku khotbah kontemporer. Artinya, banyak materi-materi yang tersedia atau literatur berkaitan dengan khotbah Jumat. Materi itu pun sangat mudah dipahami oleh yang menyampaikan dan mendengarkan.
"Oleh karena itu, kalau Kementerian agama mau juga ikut andil dalam memperkaya literasi khotbah atau materi khutbah ya nggak masalah, yang paling penting dipastikan iy bukan materi wajib. Bukan materi wajib yang harus dipakai oleh para khatib, para ulama, para ustaz," pungkasnya.
Rencana Kemenag
Diberitakan, Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Kamaruddin, menyatakan, pihaknya terus mengantisipasi ancaman radikalisme dan disintegrasi dengan menggunakan isu-isu agama. Salah satunya dengan mengirimkan materi khotbah Jumat melalui Literasi Digital.
"Hal ini menekankan pentingnya penyajian khotbah jumat yang mencerdaskan dan jauh dari provokasi," kata Kamaruddin dalam rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama RI tahun 2020-2024, melalui siaran pers diterima, Selasa (20/10).
Kamaruddin berpandangan, langkah tersebut juga bertujuan meningkatkan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama.
"Jadi melalui naskah khotbah jumat yang bermutu, diperlukan materi khotbah jumat yang responsif dan relevan dengan perkembangan zaman," yakin dia.
(mdk/eko)