Komnas HAM akan datangi Wakapolri-Kabareskrim bila tolak panggilan
Nurcholis mengimbau supaya Badrodin dan Budi Waseso mau bekerja sama dalam proses penyelidikan dugaan kriminalisasi KPK.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah membentuk tim buat menyelidiki dugaan kriminalisasi terhadap empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni; Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain. Komnas HAM bahkan berencana memanggil Wakil Kapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Irjen Pol Budi Waseso, buat dimintai penjelasan dan keterangan terkait penyelidikan dugaan kriminalisasi itu, besok.
Namun, ada kekhawatiran kedua perwira tinggi Polri itu tidak bakal memenuhi panggilan Komnas HAM. Tetapi, anggota Komnas HAM, Nurcholis, punya jurus jitu bila keduanya memang mengabaikan undangan.
"Kalau tidak hadir kami yang akan datangi. Demi kepentingan umum kami akan lakukan seluruh cara," kata Nurcholis dalam jumpa pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (27/1).
Nurcholis mengimbau supaya Badrodin dan Budi Waseso mau bekerja sama dalam proses penyelidikan dugaan kriminalisasi. Sebab, menurut dia, kesimpulan akhir penyelidikan akan tergantung dari sikap para petinggi Polri dan pimpinan KPK.
"Kami buat laporan kooperatifnya dari Komnas HAM. Kalau tidak datang kan ada konsekuensinya. Akan kami beri catatan terhadap yang bersangkutan. Beberapa calon Kapolri kan pernah ada yang menolak undangan Komnas HAM, kami beri catatan itu," ucap Nurcholis.
Baca juga:
Kasus Bambang, Komnas HAM panggil Wakapolri dan Kabareskrim besok
Tak cuma BW, Komnas HAM juga usut kriminalisasi Abraham Samad cs
Komnas HAM sebut negara belum bertindak konkret lindungi KPK
Bambang Widjojanto datangi Komnas HAM
Penangkapan BW dilaporkan ke Komnas HAM
Komnas HAM: Kerjasama negara dan ormas hambat kebebasan beragama
Komnas HAM sebut pelanggaran kebebasan beragama naik di 2014
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang setelah kantornya digeledah KPK? Dalam kesempatan itu, ia menegaskan tidak ke mana-mana usai penggeledahan kantornya oleh KPK. Menanggapi penggeledahan itu, ia mengatakan pihaknya mengikuti prosedur yang sedang ditetapkan. “Saya ada di sini dan tidak ke mana-mana. Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan mengikuti saja prosedur yang sedang dilaksanakan,” ujar Ita dikutip dari ANTARA.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).