Kompolnas sebut polisi jadi babak belur karena usul jenderal jadi Pj Gubernur
Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto, mengatakan Polri mendapat kritikan pedas dari publik akibat rencana penunjukan Pati Polri jadi Pj. Padahal, kata dia, yang mengusulkan pengganti Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat adalah pemerintah bukan permintaan Polri.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membatalkan rencana penunjukan dua nama perwira tinggi (Pati) Polri aktif jadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat. Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto, menilai akan menjadi masalah besar jika pemerintah tetap menunjuk Pati Polri jadi Pj Gubernur.
"Kami berterimakasih kepada Menko (Wiranto) yang sudah membatalkan rencana penunjukan Plt Polri, itu kan masalah besar untuk Polri," kata dia di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (23/2).
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Polri untuk mengamankan kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta? Dalam beberapa skenario untuk terjadinya pelbagai gangguan selama kunjungan Paus di Jakarta, kata Tjahyono juga telah diantisipasi. Tidak menutup seperti akan ada aksinya terorisme."Untuk ada polri pencegahan untuk dugaan tindak teroris. selama paus TFG ada skenario ada kemungkinan terburuk ada unjuk rasa, terorisme pada orang-orang yang tidak berkenan," tegas dia.
-
Bagaimana Polri meningkatkan kepercayaan publik? Sebelumya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Apa yang dikawal ketat oleh Polresta Pekanbaru? Personel Polresta Pekanbaru mengawal ketat pendistribusian logistik berupa surat suara Pemilu 2024.
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
Bekto menyebut,Polri mendapat kritikan pedas dari publik akibat rencana penunjukan Pati Polri jadi Pj. Padahal, kata dia, yang mengusulkan pengganti Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat adalah pemerintah bukan permintaan Polri.
"Bukan maunya Polri tapi maunya dari pihak lain. Akan tetapi polisi jadi babak belur seolah-olah itu maunya Polri," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Wiranto membatalkan usulan dua nama Pati Polri, yakni Irjen Pol Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin jadi Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Saat ini, Irjen Pol Iriawan menjabat sebagai Asops Kapolri dan Irjen Pol Martuani Sormin sebagai
Kadiv Propam Polri.
Menurut Wiranto, keputusan pembatalan usulan tersebut diambil setelah pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.
"Kan saya bolak balik bicara bahwa presiden, pemerintah sangat mendengarkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat kan macam-macam. Yang positif kita tangkap, yang negatif tentunya kita eliminasi," ungkap Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (23/2).
Wiranto menjelaskan, sebetulnya pemerintah belum mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang pengangkatan dua Pati Polri jadi Pj Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat. Informasi yang beredar selama ini bahwa pemerintah menunjuk Pati Polri jadi Pj hanya sebatas wacana.
"Memang itu kan belum diputuskan, belum ada surat keputusannya, hanya info bahwa di Jabar dan Sumut itu akan diisi oleh polisi. Plt-nya dari Mabes (Polri) dan ternyata mengandung suatu penilaian-penilaian yang negatif dari masyarakat sehubungan dengan masalah-masalah politik. Ya Kita ganti aja kenapa? Atau kebijakannya kita ubah, ngga ada masalah," terangnya.
Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menambahkan, pemerintah betul-betul memperhatikan aspirasi rakyat yang menolak penunjukkan Pati Polri jadi Pj Gubernur. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat ini diharapkan bisa memberikan dampak positif pada Pilkada 2018.
"Yang penting ngga usah ribut, supaya tenang Pilkada itu," ucap dia.
Usulan dua Pati Polri jadi Pj Gubernur ini berasal dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Usulan ini langsung menuai polemik karena dianggap bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil.
Baca juga:
Menkopolhukam batalkan usulan Pati Polri jadi Penjabat Gubernur
Menko Polhukam beri sinyal Pj Gubernur Sumut-Jabar tak jadi diplot jenderal polisi
Soal Pj Gubernur, Polri sebut Menteri Tjahjo bersurat minta disiapkan dua nama
Menko Polhukam masih kaji penunjukan jenderal polisi jadi Pj gubernur
PPP minta pemerintah urungkan niat tunjuk dua jenderal Polri jadi Pj Gubernur
Mendagri serahkan surat usulan Pj Gubernur ke Menko Polhukam
Enggan tanggapi Pj Gubernur, Mendagri pilih tunggu keputusan Presiden Jokowi