Konflik agraria di era SBY meningkat

Telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan areal konflik seluas 5 juta hektare lebih.

Komnas HAM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, masalah konflik agraria jadi persoalan utama yang belum terselesaikan sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut mereka, sepanjang sepuluh tahun SBY berkuasa, konflik agraria di Tanah Air malah terus menunjukkan peningkatan.

"Kami mencatat telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan areal konflik seluas 5 juta hektare lebih," ujar Komisoner Komnas HAM Dianto Bachriadi di kantornya, Selasa (9/9).

Sementara itu, menurut Sekjen KPA, Iwan Nurdin, pemerintah sangat tidak berpihak kepada masyarakat yang tengah berkonflik. Bahkan, pemerintah melakukan tindakan intimidasi dan kriminalisasi serta pemilihan cara-cara respresif oleh aparat kepolisian dan militer.

"Banyak warga ditahan, luka-luka, tertembak peluru aparat, bahkan hingga menewaskan 70 orang selama periode 2004 hingga 2014," kata Iwan.

Dalam menangani konflik di era SBY, Iwan melihat penyelesaian oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) tidak dapat berjalan maksimal. Pasalnya, persoalan pertanahan yang ada sebagian disebabkan oleh pihak BPN sendiri akibat keputusan-keputusannya.

"Sehingga sulit diselesaikan oleh mereka. Lalu cara pandang dalam menyelesaikan kasus sangat formal dan kewenangan BPN sangat terbatas," ucapnya.