KontraS sebut Luhut mau akhiri kasus pelanggaran HAM tanpa keadilan
KontraS mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kembali pemerintahannya.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut pertemuan eksklusif yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas pelanggaran HAM berat di masa lalu ternyata memiliki misi terselubung.
"Pertemuan-pertemuan itu digunakan untuk memuluskan mekanisme non hukum melalui jalur rekonsiliasi, tanpa ada pemenuhan unsur keadilan," kata Wakil Koordinator KontraS, Puri Kencana Putri dalam keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, Kamis (7/3).
Puri melanjutkan dalam pertemuan eksklusif yang digawangi Luhut itu terdapat upaya-upaya mengerdilkan hukum dengan cara mengakhiri seluruh proses advokasi korban dan keluarga tanpa menghadirkan makna keadilan.
"Pertemuan-pertemuan tersebut bertujuan untuk membuat narasi versi negara atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat, utamanya peristiwa 1965 dan 1966 selama 3 hari," ujarnya.
"Pertemuan ini mulanya digagas sebagai pertemuan akademik, di mana akademisi, universitas, peneliti sejarah akan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Tapi, ada upaya ingin mengerdilkan gagasan sebagai forum rekonsiliasi," tambah dia.
Oleh karena itu, KontraS mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kembali pemerintahannya. Sebab, ada banyak individu yang memiliki pengaruh kuat tapi tidak memiliki integritas untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia dan masa depan Indonesia.
"Sebuah keharusan bagi KontraS untuk membongkar skandal ini guna memperjelas agenda keadilan tidak hanya bagi para korban, namun juga martabat negara dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum di republik," pungkas Puri.
Baca juga:
Jokowi diminta bentuk Komisi Kepresidenan untuk tuntaskan kasus HAM
Habibie, Wiranto & Kivlan Zein diminta jadi saksi kasus HAM
DPR minta pemerintah verifikasi kasus pelanggaran HAM di Papua
Wantimpres-Setara Institute bahas penuntasan pelanggaran HAM berat
Komnas HAM surati Obama minta bantu ungkap pelanggaran HAM 1965
Luhut: Pertanyaan saya peristiwa '65 itu siapa yang mau dihukum?
-
Kapan Lukman Hakim meninggal? Lukman Hakim meninggal di Bonn pada 20 Agustus 1966.
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
-
Kapan HUT Kodam Jaya diperingati? Setiap tanggal 24 Desember diperingati HUT Kodam Jaya.
-
Kapan HUT Kopassus diperingati? Kopassus didirikan pada tanggal 16 April 1952. Selamat ulang tahun ke-72, Kopassus!
-
Di mana pedoman umum Pangrukti Loyo dibahas? Para perwakilan kelompok penghayat kepercayaan di DIY berkumpul di Sanggar Candi Sapta, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta pada tanggal 14-15 Juni 2024.
-
Kapan Nyi Mas Gamparan memimpin pemberontakan di Pandeglang dan Rangkasbitung? “Tahun 1836 Nyi Mas Gamparan memimpin pemberontakan terhadap kolonial Belanda di daerah Pandeglang dan Rangkasbitung. Meskipun pemberontakan dapat dipadamkan, namun banyak pejuang kita yang melarikan diri,” tulis keterangan di papan yang terdapat pada situs Nyi Mas Gamparan.