Korban 1965 sebut hasil simposium Aryaduta tak sampai ke Jokowi
Bedjo Untung mengaku hanya ingin mencari kebenaran, dan saling mendengarkan.
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) Bedjo Untung mengaku hasil simposium nasional yang membedah tragedi 1965 di Hotel Aryaduta beberapa waktu lalu belum juga sampai ke tangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Saat ini hasil simposium yang digagas Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo itu masih ada di Kemenko Polhukam.
"Nah itu, ternyata hasil simposium yang digagas oleh Agus Wijoyo itu, secara redaksional sudah selesai. Secara mekanisme itu diberikan kepada Menko Polhukam. Yang saya dengar dari Menko Polhukam ini masih belum disampaikan ke Presiden," kata Bedjo di Kantor Lemhanas Jakarta, Rabu (31/8).
Bedjo mengatakan alasan Kemenko Polhukam belum juga memberikan berkas tersebut ke meja Presiden Jokowi adalah masih menunggu waktu yang tepat. "Katanya masih nunggu timming yang tepat," ucap Bedjo.
Karena simposium itu dilakukan saat Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, maka Bedjo mengatakan pihaknya perlu kembali menemui Menko Polhukam yang baru yakni Wiranto. Namun hingga saat ini, masih belum diketahui kapan waktu pertemuan tersebut.
"Kami YPKP juga sudah meminta waktu kepada Menko Polhukam baru untuk bisa bertemu, tapi saat ini masih dicari waktu yang tepat dan berkas sedang dipelajari," kata Bedjo.
Sementara itu, saat ini pihaknya juga tengah meminta Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo untuk menjembatani YPKP dengan Presiden Jokowi untuk bertemu. Bedjo merasa perlu menemui Presiden Jokowi untuk bicara dari hati ke hati terkait masalah pelanggan HAM di masa lalu.
"Saya juga minta ke Pak Agus Wijoyo untuk menjembatani bertemu dengan presiden untuk bicara dari hati ke hati secara manusiawi dan saling menghargai martabat sehingga tidak menimbulkan kegaduhan politik," kata Bedjo.
"Kami telah mengatakan untuk melepaskan dendam, kalau kami dendam kami tidak akan sampai di sini untuk membuka diri. Marilah kita bersama-sama untuk mengungkapkan kebenaran dengan saling membuka diri, saling mengetahui, mengerti keinginan kita. Dan itulah caranya. Memang itu sangat berat, tapi harus kita akui dan saling mendengarkan apa mau kita," tutur Bedjo.
Baca juga:
'Negara tak salah, tidak perlu meminta maaf pada korban 1965'
'Kami korban tragedi 65 dianggap seperti teroris'
Lagi, Jokowi diharap minta maaf terhadap korban tragedi '65
Menko Wiranto diminta lanjutkan upaya rekonsiliasi korban '65
Komnas HAM sebut JK bilang penuntasan tragedi 1965 bisa bebani APBN
-
Kapan peristiwa G30S/PKI terjadi? Tanggal 30 September sampai awal 1 Oktober 1965, menjadi salah satu hari paling kelam bagi bangsa Indonesia.
-
Kapan peristiwa G30S PKI terjadi? Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975, G30S PKI adalah peristiwa pengkhianatan atau pemberontakan yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan atau pengikut-pengikutnya terhadap Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965, termasuk gerakan atau kegiatan persiapan serta gerakan kegiatan lanjutannya.
-
Apa tujuan utama dari peristiwa G30S PKI? Terdapat latar belakang dan tujuan tertentu yang berada di balik sejarah G30S PKI yang kelam ini. G30S PKI dilakukan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan saat itu.
-
Mengapa Soebandrio dianggap terlibat dalam G30S/PKI? Bagi AD, Soebandrio dianggap terlibat PKI, atau setidaknya memberi angin terjadinya G30S.
-
Mengapa Brigjen Soepardjo terbang ke Jakarta jelang G30S/PKI? Jelang Pecahnya G30S/PKI, Soepardjo Mendapat Radiogram: Anak Sakit Dia terbang ke Jakarta. Tak cuma menemui keluarganya, Ternyata Soepardjo juga menemui tokoh-tokoh Gerakan 30 September.
-
Siapa yang memimpin pasukan yang menculik para jenderal pada peristiwa G30S/PKI? Doel Arif mendapat tugas menculik para Jenderal Angkatan Darat di malam kelam itu. Doel Arif menjadi Komandan Pasukan Pasopati dalam Gerakan 30 September.