Korban mafia tanah minta perlindungan hukum Kapolri

Lahan diserobot dengan modus pemalsuan sertifikat tanah.

PT Bumi Mansyur Permai (BMP) yang menjadi korban aksi penyerobotan tanah oleh mafia di Sumatera Utara, meminta pelindungan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Lahan diserobot dengan modus pemalsuan sertifikat tanah.

"Kami meminta perlindungan hukum kapolri atas aksi penyerobotan tanah seluas 15 hektare milik kami di Kecamatan Medan Selayang dan Sunggal," kata Direktur Utama PT BMP, Marthin Sembiring seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (12/11).

Marthin Sembiring menjelaskan perlindungan itu berupa penuntasan penanganan kasus tersebut yang sejak 2014 telah ditetapkan sebanyak 13 tersangka namun mereka belum ada yang ditahan alias masih bisa berkeliaran bebas. Otak dari aksi penyerobotan tanah itu diduga dilakukan oleh pengusaha asal Medan.

Pasalnya, kata dia, dari 13 tersangka itu, dua di antaranya merupakan anak dari pengusaha Medan, Tadjudin dan Eddy Tanoto.

Tentunya, kata dia, masih berkeliarannya ke-13 orang itu dikhawatirkan akan mengintimidasi perusahaannya yang dianggap telah melaporkan mereka hingga menjadi tersangka.

"Saya lebih khawatir lagi kalau kasus itu dihentikan penyidikannya (SP3) hingga nantinya mereka akan semakin menjadi-jadi sebagai mafia tanah," katanya.

Seorang pengusaha dari Medan diduga bekerja sama dengan Kepala BPN Medan dengan berbekalkan Grant Sultan palsu dan tanpa bukti SPPT-PBB hingga BPN menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) dalam hitungan satu pekan.

"Luar biasa tidak, dalam waktu sepekan mendapatkan 12 SHM di atas lahan milik PT BMP yang sudah bersertifikat," tandasnya.

Seperti diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menemukan kejanggalan terkait perubahan peruntukan tanah seluas 170.000 meter persegi berlokasi di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dan di Kelurahan Padang Bulan, Selayang I, Medan Selayang.

BPN Medan pada 2011 telah mengubah lahan kosong di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, dan Kelurahan Padagang Bulan menjadi lahan pertanian dengan mengajukan 12 orang pemilik.

Hingga kejaksaan menilai Kepala BPN Medan, M Thoriq telah mengubah peruntukan tanah dari 12 permohonan rumah tempat tinggal menjadi tanah pertanian yang jauh melampaui batas kewenangannya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung saat masih dijabat Setia Untung Arimuladi pernah mengaku memonitor kasus yang ditangani Kejati Sumut itu.

Sementara itu, kuasa hukum PT BMP, Zakaria Bangun mengaku pihaknya sudah mengirimkan surat perlindungan hukum juga kepada Presiden Joko Widodo.

"PT BMP sudah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dari presiden," tambahnya.

Isi permintaan perlindungan dari Presiden Joko Widodo itu, meminta menindak mafia tanah yang Merambah Hutan Lindung, Menyerobot tanah negara, dan tanah masyarakat di Provinsi Sumut, surat tersebut tertanggal 15 Juni 2015 dengan nomor surat 014/EXT/BP/VI/2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT BMP, Marthin Sembiring.

Surat tersebut ditembuskan di antaranya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kapolri, Kejagung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan.

Baca juga:
Kepala BPK DKI bantah cari keuntungan di sengketa TPU Pondok Kelapa
Ahok yakin ICW punya bukti lapor kepala BPK DKI soal tanah sengketa
Warga Bukit Mas tawarkan mediasi, jika Deni Akung mengaku salah
Kasus lahan TPU, ICW laporkan Kepala BPK DKI ke Inspektorat Utama
Anggaran dicoret, pembebasan lahan bantaran Bengawan Solo mandek