KPK belum temukan aliran uang suap Podomoro ke pejabat Pemprov DKI
Pemeriksaan baru sebatas untuk mengetahui bagaimana kronologi dari pembahasan dan penerbitan raperda.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemanggilan beberapa pejabat pemprov DKI Jakarta tidak serta merta mengindikasikan keterlibatan dan adanya aliran uang suap dari PT Agung Podomoro Land ke pemprov terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) zonasi pesisir teluk Jakarta. KPK baru menemukan adanya aliran uang suap ke anggota DPRD DKI Jakarta.
Hari ini KPK memanggil enam orang saksi atas tersangka Ariesman Widjaja yang tidak lain merupakan Presdir PT Agung Podomoro Land dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saksi yang dijadwalkan hadir adalah Tuty Kusumawati kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Heru Budi Hartono kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sudirman Saad Dirjen kelautan pesisir dan pulau-pulai kecil, Gamal Sinurat Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI. Selain empat orang itu, KPK juga memanggil dua orang saksi dari pihak swasta yakni Budi Nurwono dan Herdy Halim.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan pemeriksaan belum sampai mengarah ke arah aliran dana suap ke pejabat Pemprov DKI Jakarta.
"Pemeriksaan baru sebatas untuk mengetahui bagaimana kronologi dari penerbitan raperda dan bagaimana kronologi proses pembahasan dan dinamika di dalamnya," kata Priharsa, di Gedung KPK, Kamis (7/4).
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Ketua komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land (APL).
PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.
Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.
PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G seluas 161 hektar melalui PT Muara Wisesa.
Baca juga:
Bantahan Bestari disebut-sebut terseret kasus suap proyek reklamasi
FPI cuma sibuk jatuhkan Ahok, Sanusi korupsi tutup mata
Pengacara bos Podomoro tak tahu soal staf Ahok di kasus suap Sanusi
Ahok marah ditanya jaminan tak terlibat kasus suap Podomoro
Prabowo soal DPRD DKI disuap: Mungkin ada yang benar ada yang enggak