KPK Bentuk Direktorat AKBU Cegah Korupsi di Sektor Swasta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk direktorat baru, yakni Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU). Direktorat ini dibentuk untuk membendung tindakan rasuah di sektor swasta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk direktorat baru, yakni Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU). Direktorat ini dibentuk untuk membendung tindakan rasuah di sektor swasta.
"Mulai 2021 KPK punya direktorat baru bernama Direktorat Antikorupsi Badan Usaha atau yang kita sebut AKBU," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar, Selasa (2/11/2021).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Pahala berharap dengan kedeputian baru ini bisa mencegah pengusaha terlibat tindak pidana korupsi. Menurut Pahala, pembentukan kedeputian ini juga penting untuk kemajuan negara.
Pahala mengatakan, jika pengusaha terus-menerus korupsi, maka pembangunan negara sulit dilakukan. Atas dasar itu, KPK memilih untuk mencegah pihak swasta melakukan korupsi.
"Oleh karena itu secara khusus dibentuk direktorat ini untuk mengurangi peran swasta atau mengurangi jumlah tersangka dari sektor swasta," ujar Pahala.
Menurut Pahala, hingga kini KPK sudah menindak 356 tersangka dari pihak swasta. Dia berpandangan, banyaknya pihak swasta dijerat KPK lantaran minumnya edukasi terhadap pihak swasta.
"Ini terbukti, dari data empirik bahwa sepanjang KPK berdiri yang paling banyak jadi tersangka dari swasta karena ini natural," tutur Pahala.
Pahala mengatakan, tim baru KPK ini diharap bisa menguatkan integritas pihak swasta. Lembaga Antikorupsi yakin celah-celah korupsi bakal hilang jika integritas pengusaha diperkuat.
"Kalau dari eksekutif, legislatif, yudikatif ada program pencegahannya tapi yang swasta belum ada makanya sekali lagi Direktorat AKBU didesain mengurangi supply suap dari sektor swasta," ucap Pahala.
Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com
Baca juga:
Peter Gontha Tegaskan Sudah Serahkan Data Harga Sewa Pesawat Garuda ke KPK
Marak Swasta Terbelit Korupsi, KPK Bentuk Direktorat AKBU
Ketua KPK Sebut Korupsi Saat Ini Semakin Beragam Kasusnya
Marak Korupsi Seret Pihak Swasta, KPK Akan Bentuk Direktorat Antikorupsi Badan Usaha
Eks Pegawai KPK Rieswin Kini jadi Investigator di Perusahaan Dalam Negeri
KPK Periksa 7 PNS Terkait Kasus Suap Proyek di Musi Banyuasin
Usut Kasus DAK Lampung Tengah, KPK Akan Dalami Sosok Aliza Gunado