KPK desak Jokowi serius lakukan reformasi birokrasi & penegak hukum
KPK desak Jokowi serius lakukan reformasi birokrasi. Salah satu kelemahan kita adalah is doing bisnis di Indonesia, belum efektifnya birokrasi Indonesia.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta Presiden Joko Widodo serius melakukan perbaikan di sektor birokrasi. Menurut Agus, tindak pidana korupsi terjadi karena birokrasi yang tumpang tindih.
"Salah satu kelemahan kita adalah is doing bisnis di Indonesia, belum efektifnya birokrasi Indonesia. Presiden harus memikirkan reformasi birokrasi. Tantangannya bukan hanya itu. Terjadi tumpang tindih," ujar Agus di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12).
Tidak hanya perbaikan di sektor birokrasi saja yang disoroti KPK, reformasi penegakan hukum juga disoroti Komisi Anti Rasuah ini.
Oleh sebab itu, tambah Agus, guna menekan angka tindak pidana korupsi di segala lini, KPK akan segera meluncurkan program I SPDP untuk memantau tingkat korupsi di seluruh wilayah.
"Yang tidak kalah penting KPK dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi koordinasi dengan penegak hukum lainnya adalah prioritas. Akan kami segera launching i SPDP. Itu bisa memonitor korupsi di daerah. Itu bisa dimonitor dari Jakarta sehingga itu bisa dimonitor dengan baik. Kita ingin wujudkan transparansi publik," tuturnya.
"Aplikasi JAGA juga, bapak presiden mohon nanti meresmikan," tandasnya.
Hari ini KPK menggelar konferensi pers dalam rangka hari bebas korupsi Indonesia. Dalam konferensi pers tersebut, dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri beberapa menteri seperti Menteri Keuangan, Menkopolhukam, Wiranto, Menteri Sosial, Khofifah Indra Parawansa, Menteri Perhubungan, Budi Karya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo juga menghadiri konferensi pers tersebut.
-
Bagaimana Novel Baswedan mendapatkan informasi tentang keinginan Agus Rahardjo untuk mundur dari KPK? “Tetapi detailnya saya gak tahu, jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura sedang berobat. Ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya denger-denger, dari Pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK,” ucapnya.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca juga:
Jokowi minta pencegahan korupsi di sektor perizinan dan pelayanan
Pelayanan publik & pencegahan korupsi di Jabar diadopsi 17 provinsi
Jokowi sebut kinerja Badan Layanan Umum masih lambat & berbelit
Mulai 2017, pelayanan publik diusahakan tetap buka Sabtu dan Minggu
Organisasi dirampinglkan, jabatan pimpinan tinggi Pemda dikukuhkan
5 Fakta terbaru dua tahun Jokowi-JK lebih baik dibanding SBY