KPK dinilai tidak berjuang melawan pelemahan yang dilakukan DPR
Ada pihak internal KPK yang sebenarnya ikut terlibat dalam pelemahan lembaganya.
Kepala Humas PGI Jerry Sumampouw menilai, KPK tidak berjuang dalam pelemahan yang dilakukan DPR terhadap dirinya. Dia menilai saat ini KPK tengah dikepung dari berbagai penjuru untuk melemahkan fungsinya dalam pengawasan anggaran negara.
"KPK dikepung dari berbagai macam penjuru. Ada yang lewat regulasi, ada yang lewat pengadilan dan juga internal KPK sendiri," kata Jerry dalam Konferensi Pers Pernyataan Sikap Elemen Masyarakat atas rencana Revisi UU KPK, di Jakarta, Selasa (9/2).
Dia melihat, kasus yang dihadapi KPK saat ini pernah dialami pada masa pemerintahan SBY tahun 2011. Namun dia menyayangkan, usaha KPK dalam berjuang menolak pelemahannya masih kurang.
"Kalau bagian dari publik mereka cenderung menolak revisi UU KPK, tapi mungkin mereka enggak fight dalam memperjuangkan dirinya sendiri," lanjut Jerry.
Karena itu, dia menduga, ada pihak internal KPK yang sebenarnya ikut terlibat dalam pelemahan lembaganya. Dia mencontohkan kasus barter Novel Baswedan merupakan indikasi dari pelemahan KPK. Jika KPK membiarkan Novel dipindahkan, maka benar KPK tidak berjuang dalam pelemahan yang dilakukan terhadap lembaganya.
"Kalau Novel keluar dari KPK, artinya KPK tidak berjuang dalam melawan pelemahan KPK," tegas dia.
Untuk itu penolakan terhadap revisi tersebut harus didukung seluruh elemen masyarakat. Ia mewakili PGI menyerukan akan terus menolak revisi UU KPK yang dicanangkan oleh DPR. Harapannya Presiden Jokowi bisa mencabut revisi UU KPK yang tengah berlangsung.
"Kita akan menolak terus-terusan terhadap revisi UU KPK," pungkasnya.
Baca juga:
Revisi UU KPK, Baleg DPR dengarkan keterangan pakar hukum
Prof Romli: Jangan sampai KPK menganggap semua lembaga korup
Diundang Baleg, Pakar Hukum Pidana ini tak setuju ada revisi UU KPK
Romo Benny: Jika setuju revisi UU KPK, Jokowi jauh dari rakyat
Pemerintah akan tarik diri jika revisi UU terbukti lemahkan KPK
KPK tidak perlu Dewan Pengawas karena sudah diawasi Presiden dan DPR
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.