KPK duga Bupati Purbalingga terima suap selain dari proyek Islamic Center
Ketua KPK enggan menjelaskan secara rinci proyek-proyek apa saja yang diduga menjadi celah Tasdi untuk menerima suap. Menurut dia, Tim KPK saat ini berada di Purbalingga untuk melakukan penggeledahan dan pencarian alat bukti.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Probolinggo, Tasdi, tidak hanya menerima suap dari dari proyek pembangunan Islamic Center saja. Diduga, ada suap lainnya yang diterima terkait proyek-proyek lainnya di Pemkab Purbalingga.
"Kami akan dalami dulu. Tapi yang bersangkutan diduga menerima sebelum-sebelumnya, untuk proyek yang lain. Soal komitmen bukan cuma dari proyek ini. Kami akan dalami beberapa proyek yang kemungkinan komitmennya diterima," jelas Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Rabu (6/6).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Kendati begitu, Agus enggan menjelaskan secara rinci proyek-proyek apa saja yang diduga menjadi celah Tasdi untuk menerima suap. Menurut dia, Tim KPK saat ini berada di Purbalingga untuk melakukan penggeledahan dan pencarian alat bukti.
"Mudah-mudahan dari situ juga menemukan fakta dan data terkait dengan beberapa kasus yang mungkin terkait dengan beberapa kasus," kata Agus.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati PurbalinggaTasdi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center.
Selain Bupati Tasdi, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Hadi Iswanto selaku Kabag ULP Pemkab Purbalingga, dan tiga pihak swasta, Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan.
Bupati Tasdi diduga menerima uang Rp 100 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap dua tahun 2018 dengan nilai proyek Rp 22 miliar.
"Diduga pemberian uang tersebut bagian dari komitmen fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek, yaitu Rp 500 juta," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 5 Juni 2018.
Saut mengatakan, proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center merupakan program multi years yang dikerjakan selama 3 tahun sejak 2017 hingga 2019 senilai total Rp 77 miliar.
"Tahun Anggaran 2017 sekitar Rp 12 miliar, Tahun Anggaran 2018 sekitar Rp 22 miliar, dan Tahun Anggaran 2019 sekitar Rp 43 miliar," kata Saut.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ditahan KPK, Bupati Purbalingga Tasdi kembali acungkan salam metal
Ekspresi Bupati Purbalingga usai resmi kenakan rompi tahanan KPK
KPK tetapkan Bupati Tasdi tersangka suap pembangunan Islamic Center
Bupati Purbalingga datang di gedung KPK dengan 'salam metal'
OTT Bupati Purbalingga, anggota DPRD singgung anggaran pembangunan tak transparan
Dicopot dari Ketua DPC PDIP Purbalingga, Tasdi digantikan Bambang Hariyanto
Roda pemerintahan dikhawatirkan mandek usai Bupati Purbalingga Tasdi ditangkap KPK