KPK gandeng LKPP cegah korupsi pengadaan barang dan jasa
KPK selama ini mencermati maraknya korupsi di daerah dan tingginya alokasi keuangan negara untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang seharusnya hasil pengadaan dan pembangunan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pengadaan barang dan jasa kerap dimanfaatkan sebagai ladang korupsi. Tak sedikit pula kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan KPK adalah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Hari ini, di kantor KPK dilakukan rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa bersama LKPP dan provinsi juga Sekda lima kota yang memiliki anggaran pengadaan barang jasa terbesar," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/3).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
KPK selama ini mencermati maraknya korupsi di daerah dan tingginya alokasi keuangan negara untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang seharusnya hasil pengadaan dan pembangunan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itulah serangkaian tindakan pencegahan dilakukan.
"Hal ini bertujuan agar mencegah kegagalan pengadaan dan korupsi yang merugikan keuangan negara," ujarnya.
Dalam rakor itu hadir Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kepala LKPP Agus Prabowo, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa, Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Sutan S. Lubis. Selain itu hadir pula Sekda dari lima provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan dari lima kota terbesar biaya pengadaan barang dan jasa juga diwakili Sekda masing-masing yaitu Sekda Kota Semarang, Bandung, Kota Medan, Surabaya, dan Kota Makassar.
"Sepuluh daerah ini dipilih karena memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa yang terbesar di seluruh Indonesia," ucapnya.
Febri menyampaikan hal yang dibahas dalam rakor tentang inovasi dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, KPK menjalankan fungsi mekanisme pemantik (trigger mechanism) dengan cara memfasilitasi LKPP dan pemerintah daerah untuk memberi saran dan kritik di titik rawan pengadaan.
"Selain itu ada pula tentang konsolidasi pengadaan yang bertujuan agar tidak dilakukan pemecahan pemaketan. Hal ini diharapkan dapat membuat prosesnya lebih efisien dan kualitas barang dan jasa lebih terjaga," ujarnya.
Selama 2015-2017, tercatat ada 6.682 paket yang gagal lelang di mana 41 persen ialah proyek konstruksi, 23-32 persen pengadaan barang, dan 14-25 persen jasa konsultasi (badan usaha). Gagal lelang disebabkan beberapa hal, di antaranya penawaran tidak memenuhi syarat administrasi, peserta tidak lulus evaluasi teknis, dan tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran.
"Tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih ada praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, industri dan produk dalam negeri belum menguasai pasar, UMKM belum banyak berperan," ujarnya.
Baca juga:
Cari pengganti Heru Winarko, Polri koordinasi dengan Kejagung dan KPK
Polri dan Kejaksaan usulkan nama calon Deputi Penindakan & Penyidikan KPK
BNN banyak godaan, alasan Polri usulkan Heru Winarko gantikan Budi Waseso
BNN banyak godaan, alasan Polri usulkan Heru Winarko gantikan Budi Waseso
Mabes Polri sebut Brigjen Aris Budiman bisa saja daftar Deputi Penindakan KPK
KPK akan jerat dengan UU TPPU jika ada koruptor dari dinasti politik
Cegah suap promosi jabatan, sistem seleksi harus dilakukan terbuka