KPK Ingatkan Pentingnya Akurasi Data Bagi Penerima Bantuan Usaha Mikro
KPK memastikan akan terus mengawal implementasi penyaluran bantuan di lapangan dengan menerima laporan dari masyarakat untuk memastikan penerimaan bantuan tepat sasaran dan tepat jumlahnya melalui aplikasi JAGA Bansos.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya akurasi data dan ketepatan sasaran penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sehingga program BPUM untuk membantu pelaku usaha mikro benar-benar tepat sasaran.
"KPK menekankan pada tercapainya tujuan program penyaluran BPUM agar dapat berjalan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya di Jakarta Demikian dikutip dari Antara, Jumat (6/8).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Dalam pelaksanaan tugas monitoring, KPK mengundang Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, KPK meminta Kemenkop memaparkan kesiapan dan langkah-langkah yang dilakukan merespons masukan yang telah KPK sampaikan sebelumnya.
Terpisah, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam pertemuan menyampaikan kementeriannya sedang mempersiapkan penyaluran BPUM tahap II tahun 2021 kepada 3 juta target pelaku usaha mikro dengan besaran bantuan Rp1,2 juta per pelaku usaha pada bulan Agustus 2021.
Saat ini telah terdaftar sekitar 2 juta pemohon dan untuk tambahan 1 juta lainnya. Kemenkop akan memfokuskan untuk menjaring peserta di luar wilayah Jawa dan Bali untuk merespons masukan KPK sebelumnya.
Menkop mengakui persoalan utama yang dihadapi dalam penyaluran bantuan tersebut adalah terkait integrasi data.
Ia menyatakan Kemenkop telah memperbaiki mekanisme dan skema pendaftaran berangkat dari pengalaman dan evaluasi atas pelaksanaan program pada tahun 2020. Di antaranya, untuk memastikan terjadinya integrasi satu data maka pendaftaran peserta penerima BPUM hanya dibuka satu pintu melalui usulan dinas koperasi dan UKM di kabupaten/kota.
Menkop memastikan untuk pelaksanaan bantuan kali ini akan menjaring penerima bantuan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan dipadankan dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta penerima program prakerja.
KPK menilai perubahan tersebut akan memberikan manfaat yang lebih baik karena database pengusaha mikro akan terkonsolidasi se-Indonesia yang harapannya akan memudahkan program lanjutan dari Kemenkop ke depan.
"Kedua, perubahan sistem pengajuan dari lima jalur menjadi hanya dari dinas koperasi dan UKM akan mencegah ketidaktepatan penerima karena banyak titipan. Ketiga, data peserta yang dipadankan dengan data BKN, prakerja, dan berbasis NIK akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, ucap Ipi.
KPK memastikan akan terus mengawal implementasi penyaluran bantuan di lapangan dengan menerima laporan dari masyarakat untuk memastikan penerimaan bantuan tepat sasaran dan tepat jumlahnya melalui aplikasi JAGA Bansos.
"Data per 30 Juli 2021, KPK menerima total 775 keluhan khusus terkait penyaluran BPUM terdiri atas 642 laporan pada tahun 2020 dan 133 laporan hingga Juli 2021. Keluhan paling banyak untuk tahun 2020 tercatat dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan tahun 2021 tercatat keluhan paling banyak dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara," ungkap Ipi.
Ipi mengatakan keluhan paling banyak perihal peserta tidak menerima bantuan di daerahnya, meskipun sudah menerima informasi dari bank penyalur tetapi setelah dicek belum mendapatkan dananya.
Kemudian, peserta menerima pemberitahuan mendapatkan dana BPUM tetapi identitas atau data perbankan tidak sesuai, keluhan terkait informasi untuk mendapatkan BPUM dan pertanyaan seputar bansos UMKM, dan dana bantuan yang sudah masuk ditarik atau didebet kembali oleh bank penyalur.
Baca juga:
Polda Jambi Distribusikan Bantuan Beras 100 Ton dari Emtek Group Untuk Masyarakat
Beras Bantuan PPKM di Lebak Berbau dan Menggumpal, DPRD Akan Panggil Bulog
99.743 KK Belum Dapat Bantuan Sosial, Riza Patria Sebut Masih Tunggu Pemadanan Data
Penjelasan Bulog soal Kasus Beras Bansos di Pandeglang
Kemnaker Prediksi Subsidi Upah Rp1 Juta Cair Minggu Depan
Beras Bantuan Warga Terdampak PPKM di Pandeglang Berwarna Kuning, Bau dan Menggumpal