KPK minta pencekalan Setnov tidak dilihat dalam konteks politik
Juru bicara KPK Febri Diansyah menyarankan DPR untuk tidak mengirimkan surat protes pencekalan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, permintaan KPK kepada Ditjen Imigrasi soal pencekalan Setnov bertujuan demi kepentingan pendalaman kasus megaproyek e-KTP.
Juru bicara KPK Febri Diansyah menyarankan DPR untuk tidak mengirimkan surat protes pencekalan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, permintaan KPK kepada Ditjen Imigrasi soal pencekalan Setnov bertujuan demi kepentingan pendalaman kasus megaproyek e-KTP.
"Jadi pencegahan perlu dilihat sebagai proses penegakan hukum, dan kalau memang ada pertimbangan kembali tidak perlu menyampaikan surat tersebut akan lebih baik. Karena KPK juga akan melakukan pencegahan sesuai dengan kewenangannya menurut UU," kata Febri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/4).
Pihaknya meyakini dicekalnya Setnov tidak akan mengganggu kinerja DPR. Febri menuturkan, apabila Setnov dilarang melawat keluar negeri selama 6 bulan, maka bisa digantikan dengan wakil Ketua DPR yang lain.
"Tentu ada mekanisme penggantian wakil ketua, sama seperti di KPK atau lembaga negara yang lain," tegasnya.
Oleh karenanya, KPK meminta semua pihak untuk tidak melihat langkah pencekalan Setnov dari sudut pandang politik melainkan dalam konteks penegakan hukum.
"Dan kita perlu pahami bahwa pencegahan ini adalah bagian dari proses penyidikan untuk tersangka lain, tersangka AA dalam kasus e-KTP. Jadi frame berpikirnya dari konteks penegakan hukum, bukan dari perspektif politik," tandas Febri.
Sebelumnya diketahui, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku mendapat informasi nota keberatan pencekalan Ketua DPR Setya Novanto ditunda. Namun, Bambang enggan berkomentar soal alasan ditundanya surat itu kepada Presiden Joko Widodo.
"Tanya pimpinan, saya dengar informasinya, pimpinan mengurungkan untuk mengirim ke Presiden," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/4).
Bambang mengusulkan surat tersebut sebaiknya memang ditunda. Hal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan politik nasional. Dia juga menyarankan, polemik pencekalan Setnov menjadi ranah Komisi III bukan pimpinan DPR.
Baca juga:
Jaksa KPK cecar tim teknis soal penyusunan spesifikasi proyek e-KTP
Komisi III DPR usul surat protes pencekalan Setnov ke Jokowi ditunda
KPK gunakan dua UU untuk cekal Ketua DPR Setya Novanto
Dalami kasus e-KTP, KPK periksa Andi Narogong dan tim teknis BPPT
KPK periksa Elza Syarief soal keterangan palsu Miryam kasus e-KTP
Bamsoet: Nota protes pencekalan Setnov tak jadi dikirim ke Jokowi
Sidang ke-10 e-KTP, jaksa hadirkan panitia pengadaan barang & jasa
-
Kapan korban melapor kasus KDRT? Laporan yang dilayangkan korban pada 7 Agustus 2023 lalu telah diterima Unit PPA Polres Metro Bekasi dan masih dalam proses penyelidikan.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa yang dimaksud dengan KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di Indonesia. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Kenapa Kementerian Perhubungan dan KNKT meneliti rangka eSAF? Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengatakan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak terlalu khawatir terkait masalah rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) sepeda motor Honda."Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini sedang dalam proses perbaikan tentu untuk mengutamakan kendaraan bermotor yang berkeselamatan ke depannya. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti telah ditindaklanjuti,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno.