KPK Minta Penyelenggara Negara Segera Perbaiki Laporan Harta Kekayaan
Sebanyak 95 persen data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN) yang diterima tidak akurat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pejabat negara memperbaiki laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan kepada lembaga antirasuah. Perbaikan bisa dilakukan jika merasa ada kesalahan dalam mengisi LHKPN.
Sebanyak 95 persen data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN) yang diterima tidak akurat. Data yang dikirim pejabat negara tidak sesuai dengan kekayaan yang mereka miliki.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Jika wajib lapor atau penyelenggara negara menyadari bahwa terjadi atau terdapat kekeliruan saat melakukan pengisian data harta atau pun informasi lainnya maka dapat segera menghubungi KPK untuk dapat dilakukan perbaikan dengan menghubungi nomor telepon 198 atau melalui email elhkln@kpk.go.id," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).
Ipi mengatakan, LHKPN merupakan self assesment yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara atau wajib lapor kepada KPK melalui situs elhkpn. Setelah pejabat negara melaporkannya, tugas KPK selanjutnya adalah memverifikasi LHKPN tersebut.
"Setelah wajib lapor menyampaikan LHKPN-nya, maka KPK akan melakukan proses verifikasi dan validasi atas laporan harta kekayaan tersebut," kata Ipi.
Ipi mengatakan, proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk mengecek terkait dengan kelengkapan isian data harta dan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan, yaitu berupa surat kuasa yang harus ditandatangani oleh penyelenggara negara dan keluarga untuk kemudian dikirimkan kepada KPK
Setelah melakukan proses verifikasi, maka KPK akan mengumumkan LHKPN tersebut melalui aplikasi elhkpn agar bisa diakses dan dilihat oleh masyarakat.
Ipi menegaskan, KPK tidak bisa sembarangan mengubah data LHKPN penyelenggara negara. Menurut Ipi, apa yang muncul dalam data LHKPN murni berdasarkan data yang dikirimkan oleh pejabat negara tersebut.
"Kami tidak melakukan perubahan atas isian data harta maupun informasi lainnya yang dicantumkan penyelenggaraan negara atau wajib lapor melalui aplikasi elhkpn tersebut," kata Ipi.
Reporter: Fachrur Rozie
Baca juga:
Dikenal Tajir Hartanya Rp1,6 T, Kepsek Nurhali Tetap Sederhana Rumah Dekat Kuburan
Asal Usul Harta Kepala Sekolah Capai Rp1,6 T, Ternyata dari Istri, Begini Ceritanya
Fitra Anggap Kenaikan Harta Kekayaan Wagub DKI Rp2,4 Miliar Wajar
Jadi Kepala Sekolah Terkaya, Nurhali Merasa Tak Ada yang Spesial
PKS DPRD DKI Anggap Penambahan Harta Wagub DKI Wajar