KPK Mulai Penyelidikan Beberapa Pasangan Calon Kepala Daerah di Pilkada
Nawawi mengingatkan, pihaknya terus mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah agar tidak ternodai oleh praktik korupsi. Dia menegaskan, KPK selalu melakukan pemantauan pada setiap tahapan Pilkada.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada Serentak 2020. KPK tak segan menindak para calon kepala daerah petahana yang melakukan korupsi saat penyelenggaraan Pilkada.
"KPK telah memulai penyelidikan pada beberapa pasangan yang ikut di dalam penyelenggaraan Pilkada ini," ujar Nawawi dalam Pembekalan Cakada Provinsi NTB dan Sulut secara virtual, Kamis (5/11).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
Dia memastikan proses hukum di KPK terus berjalan, tidak akan terbentur dengan agenda Pilkada. "Kami memastikan bahwa tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam situasi apa pun terus berlanjut," kata Nawawi.
Nawawi mengingatkan, pihaknya terus mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah agar tidak ternodai oleh praktik korupsi. Dia menegaskan, KPK selalu melakukan pemantauan pada setiap tahapan Pilkada.
"Kami ingin memastikan bahwa tim KPK terus melakukan pemantauan di tengah penyelenggaraan Pilkada ini, terlebih dalam situasi kondisi pandemi seperti kita hadapi bersama ini," kata Nawawi.
Namun Nawawi belum mau membuka secara rinci pasangan calon maupun lokasi mana yang tengah dilakukan penyelidikan dalam memantau terselenggaranya Pilkada Serentak 2020. Namun, dia mengaku itu bukan di wilayah Sulawesi Utara.
Saat ditanyakan apakah ada kasus salah satu Pilkada di NTB yang diselidiki, Nawawi kembali tidak bersedia membukanya rinci. Yang jelas, kasus ini tak berada di Sulawesi.
"Syukur Alhamdulillah, kalau bisa kami sebutkan, itu ada berada di luar Sulawesi Utara," kata Nawawi.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan Pilkada. Imbauan ini juga ditujukan kepada Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkiflimansyah.
"Kami ingatkan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan APBD, kalau sampai bansos itu ditempeli atribut-atribut dari calon petahana, itu yang kami ingatkan," kata Alex dalam keterangannya, Rabu (4/11).
Alex tak memungkiri pihaknya sudah menemukan kepala daerah petahana yang menggunakan dana bansos untuk Pilkada. Alex memastikan tim lembaga antirasuah terus memantau para kepala daerah petahana dengan menggandeng Bawaslu dan KPU.
"Untuk menyalurkan bansos tetapi ditebengi calon-calon dari petahana. Ada beberapa kejadian, kan, seperti yang diketahui, kan, ada yang ditempeli identitas dari kepala daerah dan petahana, dan itu juga salah satu bentuk penyimpangannya," kata Alex.
"Hal itu yang kami ingatkan secara terus menerus kepada calon kepala daerah yang dari petahana supaya tidak menggunakan anggaran daerah APBD dalam hal ini Bansos, untuk pencegahan, semacam itu," Alex menambahkan.
Senada dengan Alex, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bantuan sosial dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) bukan untuk kepentingan politik petahana. Jangan ada gambar kepala daerah dalam paket bantuan.
"Jadi ini ada Pilkada, kalau saya berpendapat bantuan sosial tetap dilaksanakan pemerintah daerah, tapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lain-lain" kata Mendagri.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pimpinan PKS Turun Gunung ke Daerah Pastikan Kemenangan Pilkada, Depok yang Pertama
Pertarungan Pilkada Kota Surabaya dalam Bingkai Lembaga Survei
Wali Kota Tarakan Sebut Mulai Muncul Klaser Covid-19 di Pilgub Kaltara
Panas Perang Meme Antar Pendukung di Pilkada Surabaya Usai Debat Perdana
Bawaslu Temukan Dugaan Penyalahgunaan Bansos Covid-19 Oleh Paslon Pilkada
Pandemi, KPU Solo Siapkan Kotak Keliling untuk Warga yang Isolasi Mandiri