KPK Pastikan Punya Bukti Bupati Banjarnegara Terima Fee Rp2,1 Miliar
KPK memastikan memiliki bukti kuat dalam menjerat Budhi dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur. Budhi diduga turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan atau pengerjaan proyek di Pemkab Banjarnegara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak terpengaruh dengan bantahan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang membantah menerima fee Rp2,1 miliar dari para pemborong proyek di Pemkab Banjarnegara.
KPK memastikan memiliki bukti kuat dalam menjerat Budhi dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur. Budhi diduga turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan atau pengerjaan proyek di Pemkab Banjarnegara.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Siapa yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Presiden? Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Ivo Wongkaren yang merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada, sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020.
-
Kapan kasus korupsi Bantuan Presiden terjadi? Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bansos Presiden Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
"KPK telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud sehingga perkara ini naik ke tahap penyidikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (4/9).
Dia berharap Budhi bisa kooperatif dan memudahkan tim penyidik dalam mengusut kasus ini.
"KPK berharap agar tersangka dan pihak-pihak lain yang nanti kami panggil dan periksa bertindak kooperatif dengan menerangkan fakta-fakta sebenarnya yang diketahui di hadapan penyidik," jelas Ali.
Sebelumnya, Budhi menantang KPK membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Budhi mengklaim tidak pernah menerima hadiah atau janji dari para pemborong proyek di wilayahnya. Budhi meminta KPK membeberkan pihak pemborong yang diduga memberikan uang kepadanya. Sejauh ini, KPK belum menjerat pihak yang diduga memberikan hadiah atau janji kepada Budhi.
"Saya tadi diduga menerima uang Rp 2,1 miliar, mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa? Kepada siapa? Silakan ditunjukkan," ujar Budhi sebelum dijebloskan ke tahanan, Jumat (3/9) malam.
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur. Budhi diduga turut serta dalam pemborongan atau pengerjaan proyek baik langsung maupun tidak langsung di Pemkab Banjarnegara.
Budhi dijerat bersama pihak swasta Kedy Afandi selaku orang kepercayaan Budhi.
Budhi diduga memerintahkan Kedy untuk menyampaikan kepada para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai 20% dari nilai proyek. Untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek.
Budhi juga berperan aktif ikut memantau langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.
Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo (BM).
Penerimaan komitmen fee senilai 10% oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Diduga Budhi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 Miliar.
Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com
Baca juga:
KPK Pastikan Bupati Banjarnegara Tak Pegang Gawai di Rutan
Bupati Banjarnegara Ditahan KPK
Jadi Tersangka Korupsi, Kekayaan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Rp 23,8 Miliar
Ditahan KPK, Bupati Banjarnegara Bantah Terima Fee Proyek Infrastruktur Rp2,1 Miliar
KPK Tetapkan Bupati Banjarnegara Tersangka Kasus Korupsi Proyek Infrastruktur
KPK Geledah Sejumlah Tempat di Banjarnegara, Bupati Justru Lakukan Ini