KPK Pesan Presiden Mendatang Percepat Revisi UU Tipikor
Laode menambahkan, revisi ini sangat diperlukan untuk memperluas kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. Sebagai contoh terjadinya tindak pidana korupsi dengan memperdagangkan pengaruh.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi. Salah satu upayanya merevisi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, berharap siapapun pemenang Pilpres 2019 harus memprioritaskan revisi undang-undang Tipikor menjadi program legislasi nasional (prolegnas). Sebab selama ini, KPK menemukan kesulitan dalam hal penindakan karena banyak aturan tumpang tindih. Namun permintaan revisi itu dengan syarat tidak untuk dimasukkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
"Kita ingin sampaikan kepada pemerintah yang akan menang nanti untuk bisa masuk dalam prolegnas. Karena sebenarnya kemarin itu pembaruan mau dimasukkan KUHP, tapi banyak pakar, banyak pendapat, dan KPK menganggap bahwa pasal-pasal yang berhubungan dengan Tipikor itu sebaiknya tidak masuk dalam KUHP tetapi diperbaiki," ujar Laode dalam seminar Urgensi Pembaruan Undang-undang Tipikor di Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
Laode menambahkan, revisi ini sangat diperlukan untuk memperluas kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. Sebagai contoh terjadinya tindak pidana korupsi dengan memperdagangkan pengaruh.
Di undang-undang Tipikor saat ini, pola tersebut tidak diatur. Sehingga, penindakan yang dilakukan KPK adalah tindak pidana suap oleh penyelenggara negara.
Jika pelaku Tipikor bukan penyelenggara negara, sesuai undang-undang Tipikor, KPK tidak berwenang menindaklanjuti kasus tersebut. Laode bahkan mengaku dilema jika pelaku melakukan praktik koruptif dengan memperdagangkan pengaruh.
"Kalau memperdagangkan pengaruh itu, dia tidak terima uang, kalau terima uang juga itu pasti suap. Itu lain. Seberapa jumlahnya pun, baik besar atau kecil kalau dia nerima uang, pasti itu bukan memperdagangkan pengaruh lagi, tapi itu adalah suap," beber Laode.
Kendati masih belum adanya undang-undang yang mengatur pelaku tindak pidana korupsi dengan memperdagangkan pengaruh, Laode optimis hal ini segera terealisasi demi kepentingan bersama. Paling tidak, kata Laode, ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
KPK menginginkan revisi undang-undang Tipikor yang menyasar tindak pidana korupsi di sektor swasta, perdagangan pengaruh dan pemulihan aset. Tiga poin itu diharap segera dimuat dalam undang-undang lantaran beragamnya pola korupsi.
Baca juga:
Ingin Tindak Korupsi Sektor Swasta, KPK Minta UU Tipikor Segera Direvisi
Ketua KPK Harap Revisi UU Antikorupsi Secepat Revisi UU Antiterorisme
KPK Minta UU Tipikor Direvisi, Anggota DPR Usul Dua Alternatif Ini
Soal Revisi UU Tipikor, Menkum HAM Siap & Minta KPK Siapkan Draf
Ketua KPK Desak Jokowi Segera Revisi UU Tipikor
KPK belum terima draf rekomendasi dari Pansus Hak Angket
Ingin tangani korupsi swasta, KPK minta pertemuan khusus dengan pimpinan DPR