KPK sarankan ada Perppu untuk calon kepala daerah terjerat korupsi
Agus menyarankan pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) supaya partai politik tak dirugikan. Maksud KPK juga baik, supaya masyarakat dapat memilih paslon yang berintegritas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengumumkan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018 yang terlibat korupsi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan tak setuju dengan hal tersebut dan minta KPK menunda pengumuman, sebab berpotensi menjalar ke ranah politik.
Sampai saat ini pun Agus belum berkomunikasi dengan Wiranto untuk mencari titik terang mengenai hal ini. Namun, Agus hanya ingin Pilkada dan penegakan hukum berjalan dengan seiring.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
"Saya belum ada komunikasi (sama Wiranto), tapi harapan saya dua duanya berjalan baik jadi Pilkada berjalan baik dan penegakan hukum berjalan baik," katanya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat bicara, dia menilai ada baiknya hal itu perlu disepakati terlebih dahulu pemerintah dan KPK untuk diputuskan apakah memang perlu diumumkan atau tidak. Sebab, kata JK, hal tersebut untuk menjaga stabilitas.
Menanggapi hal itu, Agus menyarankan pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) supaya partai politik tak dirugikan. Maksud KPK juga baik, supaya masyarakat dapat memilih paslon yang berintegritas.
"Menurut saya supaya partai tidak dirugikan ada baiknya ini saran, apa tidak sebaiknya dilakukan pak Presiden bisa mengeluarkan semacam Perppu pengganti undang-undang. Jadi bagi calon yang ditersangkakan partai bisa mengganti, supaya rakyat bisa memilih calon yang terbaik," pungkasnya.
Baca juga:
'Semakin cepat penetapan tersangka oleh KPK semakin baik bagi pemilih'
Ketua KPK sudah tanda tangan sprindik calon kepala daerah diduga korupsi
KPK bergeming diminta Wiranto tunda tetapkan calon kepala daerah terlibat korupsi
KPK sarankan pemerintah buat Perppu pergantian calon kepala daerah kena pidana
Tak setuju Wiranto, PPP minta penetapan tersangka kepala daerah tak boleh ditunda