KPK sarankan Pemkab Bekasi tinjau ulang izin Meikarta
KPK sarankan Pemkab Bekasi tinjau ulang izin Meikarta. Febri mengatakan, jika nantinya Pemkab Bekasi menemukan adanya kesalahan dalam proses perizinan pembangunan Meikarta dan hendak memberi sanksi atau hukuman secara administratif, menurut Febri hal tersebut tak akan mengganggu proses hukum di KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, turut menelisik proses perizinan pembangunan proyek Meikarta yang diduga bermasalah. Saran tersebut diberikan agar tidak terjadi persoalan yang berlarut di kemudian hari.
"KPK mengingatkan juga agar pihak Pemkab (Bekasi) dapat melakukan review terhadap proses perizinan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki secara administratif," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/11).
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang melanjutkan pembangunan Benteng Kuto Besak? Sultan Muhammad Bahauddin yang menjabat tahun 1776-1803 melanjutkan proses pembangunan.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Febri mengatakan, jika nantinya Pemkab Bekasi menemukan adanya kesalahan dalam proses perizinan pembangunan Meikarta dan hendak memberi sanksi atau hukuman secara administratif, menurut Febri hal tersebut tak akan mengganggu proses hukum di KPK.
"Jika ada pelanggaran dalam perizinan seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan proses pembangunan, maka proses penegakan hukum secara administratif oleh Pemkab dapat saja berjalan secara paralel dengan proses pidana yang berjalan di KPK," kata Febri.
Menurut Febri, pihak lembaga antirasuah tak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses pembangunan Meikarta. Kewenangan penghentian ada pada keputusan yang diberikan Pemkab Bekasi jika mengusut proses perizinan.
"Jadi menjawab sejumlah pertanyaan sebelumnya, jika akan dilakukan pencabutan izin kami kembalikan pada instansi yang berwenang untuk lakukan penegakan aturan sesuai kewenangan masing-masing," kata Febri.
Sebelumnya, KPK mengungkap adanya dugaan suap dalam proses perizinan pembangunan proyek Meikarta. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan didug menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Reporter: Fachur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK tak bakal sita Meikarta, persilakan proyek jalan terus
Fokus tangani kasus suap perizinan, KPK tak akan menyegel Meikarta
Pimpinan KPK yakin uang suap Meikarta berasal dari koorporasi Lippo Group
Dalami suap izin Meikarta, KPK periksa Direktur Keuangan Lippo Cikarang & Karawaci
KPK panggil James Riady dinilai langkah tepat ungkap kasus Meikarta
James Riady tegaskan siap bekerja sama dengan KPK