KPK sebut gratifikasi langkah awal korupsi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang memaparkan tentang penerapan pasal 12 huruf (B) UU Tindak Pidana Korupsi atau yang dikenal dengan pasal gratifikasi. Dirinya menyebut bahwa gratifikasi adalah langkah awal dari korupsi.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang memaparkan tentang penerapan pasal 12 huruf (B) UU Tindak Pidana Korupsi atau yang dikenal dengan pasal gratifikasi. Dirinya menyebut bahwa gratifikasi adalah langkah awal dari korupsi.
"Bagi yang memberikan kesadaran sebagai penyelenggara negara agar mereka mengerti bahwa gratifikasi itu awal dari korupsi. Itu yang perlu dipahami," kata Saut kepada awak media di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (7/12).
Dilanjutkannya, akhir-akhir ini banyak para pejabat publik penyelenggara negara yang melakukan pengembalian barang hasil gratifikasi.
"Bahwa gratifikasi itu kelihatannya sederhana. Sederhana maksudnya, kalau pejabat publik dari pemerintah menerima sesuatu itu mau dibalikin atau tidak, dibolehkan. Tapi itu sudah tidak boleh lagi," lanjutnya.
"Setelah kita lihat trendnya, kita lakukan usaha yang massif, pejabat negara yang menerima sesuatu agar membuat negara ini lebih bersih. Ada kecenderungan tren memang, menjadi lebih baik pemahamannya. Itu sebabnya kita akan umumkan, di periode ini ada peningkatan signifikan. Ada kesadaran. Kesadaran itu harus kita lengkapi juga dengan mempelajari semua perangkat berkaitan dengan itu," imbuh Saut.
Menurutnya, persamaan persepsi tersebut sangat penting bagi para penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian serta pihak KPK sendiri. Sehingga penerapan pasal 12 huruf (B) dapat dilakukan dengan lebih baik.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menuturkan bahwa gratifikasi bukanlah suatu isu sepele. Sebab, dari beberapa kasus yang telah ditangani, KPK telah menerapkan pasal tersebut di 7 kasus yang telah inkrach.
"Ini jadi berita bagus bagi penegakan hukum. Gratifikasi bukan soal parsel dan memberikan barang di perkawinan," ucap Giri.
Menurutnya, setiap suap adalah gratifikasi. Namun, setiap gratifikasi belum tentu suap. Selama hal tersebut tidak ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak memenuhi unsur-unsur pasal 12 huruf (B) UU Tindak Pidana Korupsi.
"Pemberian sekecil apapun bila ada kepentingan dan berhubungan dengan jabatan, pemberian itu adalah suap dan bisa ditindak," tandas Giri.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang melaporkan dugaan gratifikasi kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Siapa yang sedang diselidiki KPK terkait dugaan gratifikasi? "Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
Baca juga:
KPK bakal lelang barang hasil gratifikasi di Riau
Tolak jam tangan miliaran, Ahok pilih pakai yang harga Rp 20 juta
Jokowi serahkan gratifikasi dari perusahaan Rusia ke KPK
Dikirim 3 parsel tea set saat Lebaran, Bamsoet lapor ke KPK
Ketua KPK sebut ada Direktur BUMN terima gratifikasi di Singapura