KPK sebut TNI-Polri tak terlalu serius berantas illegal fishing

Samad mengingatkan, KPK, TNI dan Polri sudah pernah mengikat perjanjian menjaga sumber daya alam Indonesia.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyatakan ada pihak-pihak yang dengan sengaja mempersulit pembasmian praktik illegal fishing di Indonesia. Meski tidak menyebut secara rinci, tapi dia berulang kali menyebut dua lembaga, TNI dan Polri, menghambat pemberangusan praktik itu lantaran terlalu mengacu kepada aturan.

Hal itu diungkap Samad setelah berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12). Menurut dia, walau Susi sudah berupaya kuat memerangi hal itu, tapi gerak TNI dan Polri kurang gesit.

"KKP punya konsen yang cukup kuat dalam menjaga kelautan dan memberantas illegal fishing. Tapi sayangnya dari hasil pengamatan kami di KPK ada kementerian dan pihak TNI-Polri tidak terlalu memberikan ruang yang cukup kuat buat memberantas illegal fishing," kata Samad dalam jumpa pers.

Samad lantas mengingatkan, KPK bersama TNI dan Polri sudah pernah mengikat perjanjian menjaga sumber daya alam Indonesia. Salah satunya adalah soal menjaga potensi laut.

"Saya ingin menegaskan, KPK sudah melakukan komitmen bersama dengan TNI dan Polri. Deklarasi penyelamatan sumber daya alam, menyangkut kelautan dan perikanan," ujar Samad.

Namun ketika didesak apakah KPK berwenang mengimbau TNI, Polri, serta instansi pemerintah lain buat membantu Susi memerangi mafia ikan, Samad hanya tersenyum dan menjawab singkat.

"Semua masih diselidiki," sambung Samad.

Baca juga:
Menteri Susi datang lagi ke KPK bahas illegal fishing
Kejar maling ikan, TNI AL minta dana operasional Rp 6,01 T
Butuh biaya besar usir kapal asing ilegal di laut Indonesia
Ini jet amfibi yang bakal dibeli Jokowi buat perangi kapal asing
Perangi pencuri ikan, TNI AU minta Jokowi beli jet amfibi
Momen penenggelaman dua kapal Papua Nugini di perairan Ambon
TNI AL dapat bantuan bahan bakar untuk patroli dari Kemenhub